TANJUNGPINANG (HAKA) – Kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan terberat dalam distribusi logistik di Provinsi Kepri.
Plt Kepala Disperindag Kepri, Riki Rionaldi, menyebut, pihaknya harus melayani ratusan pulau yang statusnya berpenghuni.
“Tantangannya di Kepri adalah daerahnya kepulauan. Ada 394 pulau berpenghuni,” ujarnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kepri ini membuat biaya angkut barang menjadi jauh lebih mahal.
“Tantangannya seperti biaya mahal, distribusi, logistik, dan sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, sambung Riki, status kawasan perdagangan bebas atau FTZ juga menambah kompleksitas aturan.
“Ada FTZ yang menyeluruh, ada FTZ yang sebagian-sebagian,” tambahnya.
Riki menilai beberapa aturan pangan nasional sulit penerapannya secara merata di Provinsi Kepri.
“Banyak aturan nasional kurang bisa implementasi dengan mudah di Kepri,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Riki, Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya membenahi sistem ini, khususnya untuk komoditas beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Distribusi ke pulau terluar seperti Natuna dan Anambas mendapat perhatian khusus, dan pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah logistik ini. (sih)
