TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Mahasiswa BEM FISIP UMRAH, Andika, menyoroti kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang mengajukan pinjaman daerah.
“Publik perlu mengkaji secara objektif dan kritis pinjaman sebesar Rp400 miliar ke Bank Jabar Banten (bjb) ini,” ujarnya kepada hariankepri.com, Sabtu (28/2/2026).
Andika memandang, dalam situasi keterbatasan fiskal, pemerintah memang harus mencari solusi demi menjaga stabilitas pembangunan.
“Namun pemerintah daerah wajib menyertai kebijakan utang tersebut dengan transparansi dan perencanaan yang matang,” tegasnya.
Ia menekankan agar dana pinjaman tersebut, benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
“Pemerintah harus menjamin penggunaan dana itu tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat banyak,” sebut Andika.
Kini, sambung Andika, BEM FISIP UMRAH memberi atensi khusus terhadap isu pinjaman daerah ini.
“Kami sebagai mahasiswa menjadikan isu daerah seperti ini sebagai perhatian utama,” tuturnya.
Andika mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengambil langkah nyata untuk mengawal kebijakan tersebut.
“Mungkin ke depannya kami bakal mengadakan audiensi untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, elemen mahasiswa perlu mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tetap pada koridornya.
“Langkah ini penting agar stabilitas pembangunan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas publik,” pungkasnya. (sih)
