TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Mahasiswa BEM FISIP UMRAH, Andika, mengecam keras lambannya respon Pemkab Bintan, dalam menangani krisis air bersih di Desa Dendun.
Putra daerah Mantang ini menilai, fakta bahwa warga harus mengantre hingga 24 jam menjadi bukti nyata kegagalan Bupati Bintan dalam menjamin hak dasar rakyat.
Andika menyebut Pemkab Bintan bekerja tanpa rencana matang, dan terkesan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat pesisir.
Menurutnya, krisis di Desa Dendun bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan potret darurat pelayanan publik yang memalukan bagi Bintan.
“Warga mengantre 24 jam itu tamparan keras bagi pemerintah. Ini bukti Pemkab Bintan tidak punya perencanaan yang jelas,” tegas Andika kepada hariankepri.com, Sabtu (25/4/2026).
Ia menuntut pemerintah daerah menghadirkan terobosan infrastruktur yang berkelanjutan, bukan sekadar mengirim bantuan air yang habis dalam sekejap.
“Pemkab jangan berlindung di balik alasan klasik kendala transportasi. Justru di situ gunanya inovasi kebijakan,” ujarnya dengan nada tajam.
Andika juga mengkritik lemahnya basis data pembangunan Pemkab Bintan dalam menyusun program di wilayah pesisir.
“Kami menuntut keseriusan Pemkab Bintan. Jangan hanya sibuk dengan seremoni,” pungkasnya. (sih)
