BANDUNG (HAKA) – Sekdaprov Kepri, Misni, menegaskan, bahwa koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi kunci utama, dalam menghadapi tantangan inflasi yang kian berkembang.
Misni menyatakan hal tersebut, saat mempelajari strategi penekanan inflasi untuk memperkuat kapasitas dan sinergi TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Pihaknya memilih Jawa Barat sebagai lokasi percontohan, karena provinsi tersebut sukses mengendalikan inflasi hingga meraih penghargaan TPID Award 2025.
“Pengendalian inflasi tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha harus menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Menurut Misni, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan, menuntut strategi distribusi yang lebih adaptif bagi masyarakat.
Melalui momentum itu, TPID Kepri mempelajari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K demi kelancaran pasokan pangan.
Kerangka 4K tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif di lapangan.
“Kami berharap TPID Kepri memperoleh banyak praktik baik dan inovasi yang bisa terapkan di daerah,” tambahnya.
Inovasi tersebut terutama dalam menjaga distribusi pangan dan memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) secara berkelanjutan.
Misni menegaskan, Pemprov Kepri berkomitmen penuh menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi.
Sebagai langkah konkret, pihak terkait menandatangani Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung stabilitas pasokan komoditas pangan strategis antarwilayah.
Sebelumnya, Sekdaprov Kepri, Misni menghadiri kegiatan Capacity Building TPID se-Provinsi Kepri di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/5/2026). (sih)
