TANJUNGPINANG (HAKA) – Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga 10 Maret 2026, menyentuh angka Rp155,23 miliar.
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menunjukkan, bahwa Belanja Pegawai mendominasi penyerapan anggaran sebesar Rp139,23 miliar.
Di sisi lain, pos belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga hibah terpantau masih nol persen atau belum ada realisasi sama sekali.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat berhati-hati dalam mengatur arus kas.
“Kita masih melihat cash flow awal tahun,” ujar Luki kepada hariankepri.com, Rabu (11/3/2026).
Selain masalah arus kas, Luki mengungkapkan bahwa Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tengah menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu.
Saat ini, APIP Pemprov Kepri sedang melakukan reviu, terhadap kewajiban tunda bayar dari tahun anggaran 2025 lalu.
“APIP lagi melakukan reviu tunda bayar 2025. Semoga dalam waktu dekat semua bisa berjalan,” jelasnya.
Luki enggan merinci total nilai tunda bayar tahun 2025 tersebut dan mengarahkan agar menanyakan teknis ke dinas terkait.
Ia menegaskan bahwa jadwal kerjanya yang padat,.menghalangi dirinya untuk terus-menerus memberikan tanggapan mendetail terkait angka-angka teknis.
“Untuk teknis bisa ke dinas ya. Saya ini kerja cukup banyak,” pungkasnya.
Berdasarkan postur APBD 2026, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp146,93 miliar, subsidi Rp1,84 miliar, dan bansos Rp0,77 miliar.
Hingga saat ini, anggaran tersebut masih menunggu proses eksekusi di tingkat OPD. Namun realisasi ini juga terhambat, dengan adanya reviu tunda bayar tahun 2025. (sih)
