TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, memproyeksikan adanya penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan, bahwa proyeksi ini disusun berdasarkan perhitungan realistis yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan prioritas daerah.
“Kita proyeksikan pendapatan daerah turun sebesar Rp 7,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat yang tidak bisa sepenuhnya kami imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, kepada hariankepri.com, Rabu (6/8/2025).
Sementara itu di sisi lain, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2025, belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar Rp14,7 miliar, dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun.
“Kenaikan belanja ini terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk mendukung program-program strategis daerah yang sudah direncanakan,” ucapnya.
Adapun program pembangunan yang akan menjadi prioritas dalam APBD-Perubahan 2025 ini di antaranya pembangunan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Lebih lanjut Ansar mengungkapkan, pembiayaan daerah pada APBD-P 2025 juga naik signifikan sebesar Rp22,4 miliar, dari yang sebelumnya hanya Rp240 juta dalam APBD Murni 2025.
Peningkatan ini didorong oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 yang mengalami revisi dari Rp5,2 miliar menjadi lebih tinggi.
“Kami akan tetap mengoptimalkan sumber PAD, akan kita genjot semuanya agar bisa menyumbangkan hasil yang maksimal. Kita juga akan fokus pada belanja yang produktif dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (dim)
