TANJUNGPINANG (HAKA) – Dinas Pendidikan menjadi penerima alokasi anggaran terbesar dalam postur APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
Dari total pagu Rp3,54 triliun yang tersebar di 34 OPD, Dinas Pendidikan mendapat porsi utama sebesar Rp957,1 miliar.
Adapun rincian angka tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 yang penyerahannya oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kepada seluruh kepala OPD di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (13/1/2026).
Dalam arahannya, Ansar menekankan agar seluruh Kepala OPD segera memulai kerja nyata dan tidak menunda-nunda pelaksanaan program.
Selain itu, Ia mengingatkan bahwa dokumen yang sudah mereka terima itu merupakan wujud tanggung jawab penuh kepada masyarakat.
“Saya minta semuanya mencermati setiap program. Kehati-hatian harus menjadi perhatian utama kita semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ansar juga memberikan instruksi khusus kepada Bappeda Kepri untuk mengawal indeks inovasi daerah.
Oleh karena itu, Ia menargetkan setiap OPD minimal melahirkan tiga inovasi baru pada tahun ini, guna mendongkrak prestasi Provinsi Kepri di tingkat nasional.
“Indeks inovasi kita masih rendah, kita harus kejar itu. Saya minta Bappeda memimpin ini dengan serius,” tegasnya.
Selain fokus pada inovasi, Ansar juga meminta pimpinan tiap OPD untuk mempercepat urusan administrasi.
Hal ini mencakup rekonsiliasi laporan keuangan, penginputan data belanja melalui aplikasi LKPP, hingga penyiapan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan kegiatan.
“Segera siapkan administrasi lelang dan input data SiRUP 2026. Jangan sampai lalai, supaya kita punya waktu kerja yang cukup untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Ansar turut mengapresiasi capaian makro ekonomi Kepri yang terus membaik.
Salah satunya keberhasilan Kepri menempati urutan kedua nasional dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ketiga.
Meskipun demikian, ia meminta OPD tetap waspada terhadap angka pengangguran dan indeks gini.
Maka dari itu, Ia mendorong adanya kolaborasi intens dengan BPS Kepri untuk mengidentifikasi masalah agar intervensi melalui program strategis tepat sasaran.
“Tuntutan masyarakat semakin dinamis. Oleh karena itu, kita harus terus memantapkan kerja sama dengan DPRD agar modal sosial dan ekonomi ini bisa menjadi solusi bagi persoalan warga,” pungkasnya. (dim)
Berikut rincian anggaran Pemprov Kepri tahun anggaran 2026 :
1 Dinas Pendidikan Rp957,1 miliar
2 BKAD Rp592,5 miliar
3 Dinkes Rp467,8 miliar
4 Sekretariat Daerah Rp271,4 miliar
5 Dinas PUPRP Rp269,7 miliar
6 Disperkim Rp130,7 miliar
7 Sekretariat DPRD Rp114 miliar
8 Bapenda Rp95 miliar
9 Dinas KP Rp57,6 miliar
10 Inspektorat Rp42,9 miliar
11 DLHK Rp35,9 miliar
12 Badan Kesbangpol Rp34,79 miliar
13 Disnakertrans Rp34,6 miliar
14 Dispora Rp33,3 miliar
15 Diskominfo Rp31,6 miliar
16 Dinas ESDM Rp30,5 miliar
17 DKP2KH Rp29,3 miliar
18 Dinas Perhubungan Rp29 miliar
19 Bappelitbangda Rp25,1 miliar
20 Satpol PP Rp22,8 miliar
21 Disperindag Rp22,3 miliar
22 Dinas Perpustakaan Rp21,7 miliar
23 Dinas P3AKB Rp21,4 miliar
24 Diskop UKM Rp21,2 miliar
25 Badan Kepegawaian Daerah Rp20,92 miliar
26 Dinas Sosial Rp20,3 miliar
27 Dinas PMPTSP Rp16,8 miliar
28 Dinas Pariwisata Rp16,6 miliar
29 Dinas Kebudayaan Rp16 miliar
30 DPM Dukcapil Rp15,7 miliar
31 BPSDMD Rp14,3 miliar
32 Badan Penghubung Rp14 miliar
33 BPBD Rp8,8 miliar
34 BPPD Rp6,6 miliar.
