Beranda Headline

APBD 2021 Kepri Naik Rp 29 Miliar, Biro Kesra Melonjak Drastis

0
Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak serta Wakil Ketua DPRD Kepri menandatangani dokumen persetujuan pengesahan APBD 2021, Senin (30/11/2020)-f/istimewa-setwan dprd kepri

TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kepri telah mengesahkan APBD 2021 Kepri sebesar Rp 3, 986 triliun, dalam rapat paripurna pengesahan Perda APBD 2021, Senin (30/11/2020).

Wakil Ketua II DPRD Kepri, Dewi Kumalasari saat membacakan laporan akhir Banggar menyampaikan, APBD 2021 Provinsi Kepri mengalami kenaikan sebesar Rp 29 miliar atau 0,7 persen dibanding APBD 2020 Kepri.

Menariknya, kenaikan anggaran di APBD 2021 tersebut, juga diikuti dengan naiknya pagu anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.

Misalnya saja seperti di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang pada tahun ini anggarannya naik sekitar Rp 84 miliar.

Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang pagunya juga ikut naik sekitar Rp 41 miliar dibanding APBD 2020. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) secara mengejutkan, pada APBD 2021 anggarannya mengalami lonjakan yang cukup drastis.

Pada APBD 2020, pagu anggaran di biro tersebut hanya sebesar Rp 38 miliar, pada APBD 2021 ini menjadi Rp 92, 168 miliar.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada APBD 2021 pagu anggarannya juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada APBD 2020 pagu anggaran di dinas tersebut hanya sebesar Rp 59, 39 miliar, namun pada APBD 2021 ini menjadi Rp 90, 773 miliar.

Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin yang ditemui usai pengesahan APBD 2021 Provinsi Kepri mengatakan, kenaikan anggaran yang cukup siginifikan disejumlah OPD Pemprov Kepri itu bertujuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan, sosial, dan juga ekonomi.

“Intinya (kenaikan) anggaran di sejumlah OPD pada 2021 ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dalam menangani dan mencegah pandemi Covid-19,” katanya.

Misalnya saja kata dia, penambahan anggaran yang dialokasikan di Dinkes pada APBD 2021 ini, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Selain itu lanjutnya, kenaikan anggaran di OPD seperti yang ada di DKP, juga bertujuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 melalui program padat karya. Serta program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi dari sisi ekonomi.

“Jadi APBD kali ini, memang di desain sedemikian rupa untuk menyesuaikan keadaan pandemi. Maka sejumlah kegiatan itu sengaja disedain untuk menangani masalah kesehatan, penanganan ekonomi, dan jaring pengaman sosial,” pungkasnya.(kar)

Berikut Rincian Pagu Anggaran OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2021 :

1. Dinas Pendidikan : Rp 1,33 triliun
2. Dinas Kesehatan : Rp 96,547 miliar
3. Dinas PUPRP : Rp 264 miliar
4. Dinas Perkim: Rp 214 miliar
5. Dinas Sosial : Rp 23 miliar
6. DP3PPKB : Rp 23,70 miliar
7. Dinakertrans : Rp 29,335 miliar
8. Dinas Hanpangan Pertanian : Rp 37 miliar
9. DLH dan Kehutanan : Rp 32, 419 miliar
10. Dinas PMD Dukcapil : Rp 17, 707 miliar
11. Dinas Perhubungan : Rp 55, 945 miliar
12. Diskominfo : Rp 21, 585 miliar
13. Dinas Koperasi dan UKM : Rp 21 miliar
14. Dinas PMPTSP : Rp 15, 8 miliar
15. Dispora : Rp 73 miliar
16. Disbud : Rp 21, 371 miliar
17. Dinas Perpustakaan : Rp 21, 240 miliar
18. DKP : Rp 90, 773 miliar
19. Dinas Pariwisata : Rp 39, 96 miliar
20. Dinas ESDM : Rp. 21, 767 miliar
21. Disperindag : Rp. 27, 609 miliar
22. Barenlitbang : Rp 54, 118 miliar
23. BPKAD : Rp 597, 694 miliar

(Keterangan : Dana transfer Rp 476 miliar ; Belanja tidak terduga Rp 35 miliar)

24. BPPRD : Rp 125, 238 miliar
25. BKPSDM : Rp 43, 768 miliar
26. BPBD : Rp 9,9 miliar
27. Bangkesbnagpol : Rp 34, 624 miliar
28. Satpol PP Damkar: Rp 20,428 miliar
29. Biro Pemerintahan : Rp 4,712 miliar
30. Biro Kesra : Rp 92, 168 miliar
31. Biro Hukum : Rp 6,134 miliar
32. Biro Perekonomian : Rp 3,706 miliar
33. Biro Layanan Pengadaan : Rp 5,961 miliar
34. Biro Pembangunan : Rp 6,10 miliar
35. Biro Umum : Rp 186, 330 miliar
36. Biro Organisasi dan Korpri : Rp 6 miliar
37. Biro Humprohub : Rp 61, 562 miliar
38. Inspektorat Daerah : Rp 33, 181 miliar
39. Sekretariat DPRD : Rp 169, 665 miliar
40. RSUD Raja Ahmad Tabib : Rp 181 miliar
41. RSUD Engku Haji Daud : Rp. 60 miliar

#sumber : Laporan Akhir Banggar DPRD Provinsi Kepri

Loading...


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here