TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyoroti buruknya pola komunikasi dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terbuka.
Kondisi ini menyebabkan peringkat keterbukaan informasi publik Pemprov Kepri menurun dalam dua tahun terakhir.
“Dua tahun lalu kita berada di peringkat tiga nasional. Tahun lalu kita turun. Tahun ini, minimal kita harus kembali informatif,” tegas Ansar saat rapat bersama seluruh kepala OPD di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (6/10/2025).
Ansar menilai, lemahnya komunikasi internal menjadi salah satu faktor utama penurunan peringkat.
Ia meminta setiap OPD menunjuk contact person yang aktif, agar koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat berjalan lancar.
“Semua OPD harus tunjuk siapa penanggung jawab keterbukaan informasi. Tujuannya supaya mudah berkoordinasi dengan Kominfo dan Komisi Informasi,” ujarnya.
Selain soal transparansi, Ansar juga menekankan pentingnya pembinaan internal dan penguatan budaya kerja.
Ia mengingatkan kepala OPD agar rutin melakukan pertemuan dengan staf untuk membangun suasana kerja terbuka dan kekeluargaan.
“Kalau kepala OPD tiga bulan tidak pernah rapat dengan bawahannya, lebih baik mundur saja,” tegasnya.
Bagaimana mau berprestasi kalau tidak ada koordinasi?. Minimal kata Ansar, sebulan sekali harus ada evaluasi kerja.
Ansar menegaskan, tahun 2025 ini Pemprov Kepri menargetkan dapat kembali meraih predikat “informatif” untuk keterbukaan informasi publik.
Untuk itu, Ansar meminta semua OPD memperbaiki sistem pelaporan dan memperkuat sinergi agar keterbukaan informasi publik benar-benar terealisasi. (kar)
