TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyentil keras arah kebijakan fiskal pemerintahan Ansar Ahmad.
Wahyu menyoroti struktur PAD Kepri, yang hingga kini masih bergantung penuh pada pajak kendaraan bermotor, padahal 96 persen wilayah Kepri adalah lautan.
“Ini ironi yang sangat nyata. Kita tinggal di provinsi maritim, tapi sumber duit kita hampir semuanya dari pajak kendaraan,” ujar Wahyu dengan nada kritis.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Kepri kurang progresif dan kreatif dalam memonetisasi sektor kelautan, perikanan, hingga jasa kepelabuhanan melalui BUMD.
Menurut Wahyu, ketergantungan pada pajak daratan menunjukkan lemahnya visi diversifikasi usaha daerah di bawah kepemimpinan saat ini.
“Kalau hanya mengandalkan pajak motor, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan kita akan stagnan,” jelasnya.
Wahyu memperingatkan, di tengah kebijakan efisiensi dana transfer pusat, Kepri tidak punya pilihan lain selain bergeser ke maritim.
“Jangan sampai laut kita hanya jadi jalur lewat kapal, sementara kas daerah tetap kering,” tutupnya. (fik)
