TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang terjadi pada akhir tahun 2025 ini.
Menurutnya, penyebab utama kenaikan ini bukan hanya karena kebiasaan momentum natal dan tahun baru, tapi masalah akses dan perizinan distribusi barang.
“Terutama distribusi dari Kota Batam ke wilayah lain di Provinsi Kepri,” ujarnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan, selama ini distribusi kebutuhan pokok dari daerah lain ke Kota Batam cukup efisien.
Ia mencontohkan, kebutuhan 10 ton bisa pengirimannya sekaligus ke Kota Batam, hal ini membuat biaya ongkos jauh lebih murah.
Selain itu, Rudi juga menyoroti kebijakan dari Bea Cukai yang mulai memperketat pengawasan pada akhir November 2025 lalu.
“Kebijakan ini membuat proses masuknya bahan pokok ke daerah lain dari Batam di Kepri menjadi lebih sulit,” tuturnya.
Rudi mengungkapkan, semua pengiriman dari Kota Batam kini harus memiliki izin usaha kawasan (IUK), yang mayoritas pemiliknya hanya importir.
“Pemilik jasa titipan (jastip) barang pasti tidak punya, makanya mereka kesulitan untuk membawa barang ke kota luar,” ungkapnya.
Kondisi ini pula, kata dia, mengakibatkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Contohnya, harga ayam beku di Tanjungpinang sempat menyentuh Rp80 ribu per kilogram.
“Padahal harga normalnya Rp40 ribu per kilogram,” katanya.
Untuk solusi jangka panjang, Rudi menyarankan pemanfaatan keistimewaan Badan Perusahaan (BP) di masing-masing daerah di Kepri.
“Termasuk juga penerapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh,” tambahnya.
Dengan cara ini, Rudi menyebut, suplai barang dari Kota Jakarta atau daerah lain di Pulau Jawa bisa langsung masuk ke Tanjungpinang atau Bintan.
“Jadi tidak harus melalui Kota Batam, distribusi juga menjadi lebih lancar dan harga lebih stabil,” tutupnya. (dim)
