TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH, menolak rencana Pemprov Kepri membangun Tugu Bahasa di Pulau Penyengat.
Ketua Dinas (Kadis) Kajian dan Aksi Isu Strategis BEM FISIP UMRAH, Ayik, menilai proyek Rp100 miliar itu mengabaikan prioritas kesejahteraan.
“Sangat ironis pemerintah rela berutang demi tugu, sementara fasilitas pendidikan dasar kita masih sangat minim,” tegasnya kepada hariankepri.com, Selasa (24/2/2026)
Ia mengingatkan pinjaman bank ratusan miliar ini akan menjadi beban APBD pada masa-masa yang mendatang.
“Gubernur sekarang meresmikan, tapi kami generasi muda dan gubernur selanjutnya yang harus mencuci piring utangnya,” katanya.
Selain memikirkan masalah utang daerah, mahasiswa juga menyoroti nasib rekan mahasiswa perantau yang kesulitan pendidikan.
“Kami sedih melihat teman-teman mahasiswa perantau. Apakah tidak ada beasiswa dan kehidupan layak untuk mereka?,” tanyanya.
Menurutnya, kondisi ekonomi mahasiswa perantau sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah daerah perlu segera turun memberikan bantuan.
“Untuk sekadar makan sehari-hari saja kadang mereka kesulitan, malah pemerintah sibuk membangun tugu ratusan miliar,” sesalnya.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus mengalihkan dana pinjaman tersebut untuk mendukung ekosistem literasi pendidikan.
“Kami menantang pemerintah membuka dokumen kelayakan ke publik agar rakyat mengetahui langsung apa manfaatnya,” tegasnya.
Ayik memastikan, pihaknya akan menggelar unjuk rasa jika pemerintah daerah tetap memaksakan proyek tersebut berjalan.
“Apabila suara kami tidak dihiraukan, kami bakal turun aksi ke jalan menolak pembangunan tersebut,” ancamnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan masyarakat yang saat ini masih membutuhkan banyak bantuan.
“Batalkan proyek utang itu, alihkan anggarannya untuk rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan nyata,” tutupnya.
Pada akhir tahun lalu, Pemprov Kepri telah masuk tahap penyempurnaan Detail Engineering Design (DED), sebagai fondasi awal pelaksanaan proyek tersebut.
Pemprov sendiri menggandeng PT Saranabudi Prakarsa Ripta KSO PT Mirazh Internasional Consultant untuk menyusun DED.
Gubernur Ansar menegaskan, proses pembangunan akan mengikuti prosedur ketat, untuk mencegah hambatan seperti yang pernah terjadi pada proyek sebelumnya.
“Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Proyek ini harus kita jaga bersama agar tidak mengalami kegagalan seperti pembangunan yang sempat batal,” tegasnya. (sih)
