BINTAN (HAKA) – Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, mengkhawatirkan munculnya gejolak sosial yang lebih besar, apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan penolakan pengerukan pasir laut.
​Kekhawatiran tersebut mencuat, seiring adanya rencana kebijakan pusat terkait pembersihan hasil sedimentasi laut di sekitar perairan Bintan dan Lingga.
​Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, Rudi Herdiawan menjelaskan, bahwa lokasi pengerukan pasir tersebut berada tepat di wilayah tangkap aktif nelayan lokal.
​Rudi mengkhawatirkan, potensi gesekan fisik antarkedua belah pihak di laut sulit menghindar apabila jalur audiensi birokrasi menemui jalan buntu.
​”Saya khawatir akan ada gejolak yang lebih, karena lokasi sedimentasi pasir berada tepat di wilayah nelayan,” ungkapnya.
​Pihak aliansi sangat tidak menginginkan terjadinya kondisi chaos, atau bentrokan fisik secara langsung antara nelayan dengan pihak korporasi.
“​Oleh karena itu, para nelayan terus berupaya menempuh jalur dialog resmi,” imbuhnya.
​Langkah penyampaian aspirasi tersebut bertujuan, agar pihak eksekutif maupun legislatif dapat segera hadir guna mengantisipasi konflik di lapangan.
​Rudi menegaskan, bahwa gerakan penolakan sedimentasi ini berjalan murni dari swadaya masyarakat tanpa keterlibatan organisasi nonpemerintah.
​Pihak aliansi nelayan hingga saat ini belum menggandeng ataupun menerima bantuan dari lembaga bantuan hukum maupun organisasi lingkungan luar.
​”Untuk saat ini dari pergerakan aliansi masyarakat nelayan Bintan dan Lingga murni gerakan dari masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
​Rudi tidak menampik, adanya pihak mengaku perwakilan Walhi sempat turun langsung, namun kehadiran mereka khusus mendampingi konflik di Pulau Poto. (sih)
