TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, Rudi Herdiawan mendesak DKP Kepri, membatalkan penetapan lokasi prioritas proyek sedimentasi laut.
​”Hal ini bisa menimbulkan gejolak apabila pemerintah memaksakan buat proyek ini jalan,” kata Rudi.
​Ia menilai, DKP Kepri bertanggung jawab sebagai anggota tim teknis, penentu zonasi berdasarkan regulasi sedimentasi laut.
​”Gelombang penolakan dari masyarakat pesisir muncul, karena masuknya kapal besar milik korporasi untuk mengambil sampel material,” sebutnya.
​Operasional armada besar korporasi tersebut merusak alat tangkap pelaut tradisional, sehingga menimbulkan keresahan dan kerugian materi.
​”Hal itu membuat jaring nelayan putus dan rumpon nelayan hanyut,” tegas Rudi menceritakan keluhan masyarakat pesisir.
​Merespon masalah itu, Direktur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berjanji mengevaluasi serta mengecek aktivitas survei perusahaan.
​”Direktur KKP berjanji mengecek perusahaan itu karena sampel sebenarnya tidak terlalu banyak,” pungkasnya. (sih)
