BATAM (HAKA) – Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyesalkan ada ratusan nelayan Kota Batam yang berhenti melaut.
Wahyu menyebutkan, pada pertengahan November 2025 yang lalu, ia menerima keluhan para nelayan Batam.
“Ketika saya turun, ternyata keluhan itu sudah berlangsung sejak 3 hingga 4 bulan yang lalu,” ujarnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Wahyu mencatat, sekitar 143 nelayan atau pemilik kapal menghentikan aktivitas melaut selama berbulan-bulan.
“Ada 43 kapal berukuran 6 sampai 10 GT, dan 100 kapal lainnya berukuran 11 sampai 30 GT,” jelasnya.
Wahyu menjelaskan, masalah ini muncul setelah kewenangan penerbitan izin melaut berpindah dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, ke BP Batam.
Para nelayan itu menunda pelayaran karena belum memperoleh izin dari BP Batam.
“Para nelayan takut melaut tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),” ungkapnya.
Proses penerbitan surat izin yang kini menggunakan sistem digital juga menyulitkan nelayan.
“Padahal kalau mereka pakai sistem manual, maka nelayan bisa mengurus izin dengan mudah,” tegasnya.
Perubahan perizinan ini juga mengacu pada PP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Kemudian PP 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), dan PP 47 Tahun 2025 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PBPB).
“Kalau berkas lengkap, izin langsung terbit tanpa hambatan. Sekarang, kondisinya berubah total,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, persoalan ini tidak hanya menghambat mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengancam sektor pangan.
“Ketersediaan ikan lokal juga bisa terancam kalau begini terus,” katanya.
Wahyu juga menyoroti kemungkinan pemotongan kuota BBM subsidi nelayan pada tahun 2026.
“Dari 143 kapal, sekitar 500 ton BBM subsidi tidak terserap selama 2025. Jika tidak terserap, kuota tahun 2026 akan dipotong,” bebernya.
Ia memperingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, maka nelayan akan kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
“Pasti nantinya nelayan kesulitan untuk berlayar karena tidak punya cukup bahan bakar subsidi,” tutupnya. (dim)
