TANJUNGPINANG (HAKA) – Krisis tenaga pendidik dan kependidikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai titik yang mengkhawatirkan.
Saat ini, catatan resmi menunjukkan Kepri masih kekurangan sekitar 1.500 guru dan tenaga Tata Usaha (TU) di berbagai wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati memaparkan, kekurangan ini terjadi secara merata di berbagai sekolah menengah.
Kondisi ini memaksa sejumlah sekolah melakukan langkah darurat, demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan lancar setiap hari.
Potret di lapangan sangat miris. Contohnya di SMK 6 Batam, dari total guru yang ada, ASN hanya 69 orang.
“Sementara itu, pegawai PPPK berjumlah 71 orang. Tenaga TU dan sekuriti sangat kurang,” ucap Ismiyati kepada hariankepri.com, Senin (25/5/2026).
Akibat minimnya alokasi dari pemerintah, Komite Sekolah mengambil inisiatif menggalang dana sukarela dari orang tua murid untuk membiayai tenaga honorer.
“Akhirnya Komite Sekolah berinisiatif patungan secara sukarela untuk membiayai guru atau pegawai honor komite,” jelasnya.
Mereka melakukan ini semata-mata untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di sekolah tersebut.
Terkait solusi jangka panjang, pihak legislatif bersama Gubernur Kepri melakukan koordinasi intensif dengan BKN dan Kemendikbud di pusat.
Ia menjelaskan, pihak legislatif sedang memperjuangkan dua skema utama guna mengatasi persoalan mendasar dunia pendidikan Kepri tersebut.
Pertama, pemerintah menempuh jalur pembukaan kuota pengangkatan pegawai baru CPNS dan PPPK, pada tahun ini secara bertahap.
Kedua, pemerintah daerah mengoptimalkan penempatan tenaga PPPK yang sudah ada di berbagai sekolah wilayah Kepri.
“Semua ruang kita buka untuk pemenuhan kuota ini. Kita sudah sampaikan kondisi riil di Kepri ke pusat,” pungkasnya. (sih)
