TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (29/9/2025).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Agenda kunker fokus pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan.
Wakil Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan pentingnya pengawasan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, Kepri yang berbatasan langsung dengan empat negara memiliki tantangan besar.
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba,” ujarnya.
Selain isu perbatasan, Komisi II DPR RI juga menyoroti kinerja penerimaan layanan pertanahan di Kepri.
Data menunjukkan, capaian PNBP pertanahan periode 2022–2025 sudah menyentuh 86 persen atau Rp31,9 miliar.
Sementara itu, kinerja tujuh layanan prioritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh kabupaten/kota Kepri mencatat angka 95,97 persen.
Wagub Kepri, Nyanyang Haris, dalam kesempatan itu memaparkan kondisi geografis daerah yang terdiri dari 2.028 pulau, dengan 22 berstatus pulau terdepan.
Nyanyang juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II. Ia berharap dukungan DPR dapat mempercepat penguatan status Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Kunjungan ini menjadi spirit mendorong pembangunan dan ekonomi Kepri,” tegasnya.(kar)
