TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri mematangkan rencana pinjaman daerah, untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan, nilainya tidak akan lebih dari Rp500 miliar. Rencana itu juga harus persetujuan pusat.
“Nanti hitung dulu, dan harus ada izin Menteri Keuangan dan Mendagri,” katanya kepada hariankepri.com, beberapa waktu lalu.
Ansar menekankan, Pemprov tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah sebelum mengajukan pinjaman.
“Itu penting, karena berkaitan dengan kemampuan kita membayar,” ujarnya.
Menurut Ansar, pinjaman itu untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur mendesak. Salah satunya ruang poli di RSUD RAT.
Ia menilai, kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan RSUD RAT sangat strategis. Sebab, rumah sakit itu sudah kewalahan melayani pasien.
“Fasilitas yang ada tidak memadai. Tempat tidur di UGD hanya 20, idealnya minimal 60,” tuturnya.
Selain menambah ruang poli, RSUD RAT juga menata pemisahan ruang rawat inap dan rawat jalan.
“Supaya pasien tidak bercampur. Itu target kita pada anggaran 2026,” sebut Ansar.
Namun, jika pengajuan pinjaman belum mendapat persetujuan pusat, Pemprov Kepri akan melakukan pembatasan belanja APBD.
“Membatasi belanja yang belum mendesak, agar pembangunan poli tetap berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov berencana mengajukan pinjaman jumbo ke Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). (kar)
