TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terus menggeber rencana pembangunan Monumen Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan, Pemprov mengalokasikan anggaran pada APBD tahun 2026, untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) mega proyek itu.
“Kita mohon doa semuanya, tahun depan kita sudah mulai mendesain Monumen Bahasa Indonesia di Penyengat,” ujar Ansar saat hariankepri.com, menghubungi, pada Jumat (19/9/2025).
Ansar menyatakan penyusunan DED proyek itu akan mulai berjalan, begitu Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan dukungan penuh
Ansar enggan menjawab secara lugas saat wartawan menanyakan, apakah dukungan itu berupa pendanaan. “Kita lihat saja nanti,” ucapnya sambil tersenyum.
Gubernur Ansar Ahmad merancang Monumen Bahasa di Pulau Penyengat, seperti museum bahkan ada lift nya.
Sehingga, kata Ansar, para pengunjung bisa menikmati panorama Kota Tanjungpinang dengan mudah.
“Lift ini kita siapkan agar masyarakat bisa melihat wilayah Kota Tanjungpinang lebih luas lagi,” ujar Ansar.
Sejarah Gagasan Monumen Bahasa Penyengat
Gagasan pembangunan monumen bahasa bukan hal baru. Ide itu muncul sejak 2010 melalui mufakat 12 antara Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan LAM Kepri dalam seminar bahasa nasional di Pekanbaru.
Mantan Gubernur Kepri, Alm HM Sani, yang meletakkan batu pertama pada tahun 2013. Namun, proyek terhenti karena masalah hukum dugaan korupsi.
Hampir satu dekade proyek berhenti, Gubernur Ansar Ahmad menghidupkannya kembali pada 2022. Ansar aktif melobi pemerintah pusat. Memperjuangkan alokasi anggaran untuk monumen tersebut.
Pada 2024, Kementerian PUPR menyetujui anggaran Rp93 miliar, memberi secercah harapan bagi proyek ini. Namun, Ansar mengumumkan pembangunan monumen batal direalisasikan, pada akhir tahun 2024.
Selanjutnya, awal 2025, Ansar memastikan proyek akan melanjutkan proyek itu. Sehingga, ia berencana memanfaatkan dana pinjaman dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).
Rencana penggunaan dana pinjaman memicu polemik. Sejumlah masyarakat menyatakan keberatan jika proyek harus dibiayai dengan utang.(kar)
