TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memantapkan sinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Hal ini dilakukan, untuk memastikan berbagai program prioritas nasional benar-benar menjangkau seluruh pulau, termasuk wilayah terluar yang selama ini kerap tertinggal,” ucap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah dan Forkopimda se Kepri, pekan lalu.
Ansar menegaskan, seluruh langkah daerah harus seirama dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan nyata dari kabupaten/kota akan menentukan apakah masyarakat pulau-pulau benar-benar merasakan dampak program pusat.
Ansar menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menunjukkan perekonomian Kepri tumbuh 7,14 persen pada triwulan II 2025, ditopang industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi. Inflasi pun terkendali di angka 2,19 persen, masih dalam target nasional.
Namun, disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah masih membayangi, terutama di Natuna dan Anambas. Meski stok pangan aman, antara lain beras 4.863 ton dan minyak goreng 1.890 ton biaya distribusi antar pulau masih membuat harga di tingkat konsumen tidak merata.
“Distribusi logistik ke pulau-pulau terluar perlu kebijakan afirmatif agar harga tetap stabil,” ujar Ansar.
Dalam rakor itu juga dibahas tiga program nasional yang dinilai krusial bagi kualitas hidup masyarakat pulau-pulau, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Disampaikannya, program MBG disebut masih terganjal masalah geografis. Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran untuk dapur layanan gizi dan membentuk Satgas MBG di setiap daerah.
“Program ini menyasar tidak hanya pelajar, tetapi juga ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD,” paparnya.
Sementara itu, hingga September 2025 sudah terbentuk 419 KDMP, namun baru 37 persen yang benar-benar aktif beroperasi. Pemerintah berharap koperasi desa ini menjadi penggerak ekonomi kolektif sekaligus memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Adapun pembangunan rumah layak huni dihadapkan pada minimnya anggaran daerah. Pemprov mendorong kolaborasi dengan BPS untuk memetakan kebutuhan, sekaligus membuka peluang skema pembiayaan alternatif seperti CSR, dan memberi insentif pembebasan BPHTB serta retribusi PBG untuk warga berpenghasilan rendah.
Ansar meminta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti rakor dengan langkah konkret di lapangan. “Dengan komitmen bersama, program gizi bisa jalan, koperasi desa tumbuh, dan masyarakat di pulau-pulau bisa menikmati rumah layak huni,” ujarnya.
Rakor ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Yaitu pembentukan Pokja MBG, percepatan operasional KDMP, integrasi data kebutuhan rumah layak huni, serta penguatan sistem distribusi bahan pokok.(kar)
