TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD tanjungpinang, lagi-lagi membalas tanggapan yang disampaikan oleh Teguh Susanto dari Dinas Kominfo Tanjungpinang, seputar polemik perubahan pola parkir di Jalan Merdeka.
Beni dengan nada kesal menegaskan, bahwa sebenarnya DPRD tanjungpinang sudah berkali-kali memberikan masukan kepada pemerintah kota.
Bahkan masyarakat sudah sampai datang ke kantor DPRD, untuk menyampaikan aspirasinya.
“Dan hal tersebut sudah kami sampaikan ke pemerintah pada saat penetapan Perda Perparkiran. Penolakan keras juga sudah kami sampaikan pada saat paripurna bahkan Fraksi Demokrat Plus walk out,” bebernya.
Ia menegaskan, Pemko Tanjungpinang harusnya lebih sensitif dengan usulan masyarakat.
“Kami sebagai anggota DPRD secara politis telah menolak hal tersebut, dan seharusnya pemko mengevaluasi aturan tersebut,” ucapnya.
Beni menambahkan, sebagai pejabat harusnya banyak mendengarkan juga keluhan masyarakat.
“Ini kebijakan dan aturan bukan lagu dangdut bisa seenak kita. Kau yang mulai, dan kau yang mengakhiri,” tutupnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Saluran Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan, sama sekali tidak ada kajian resmi yang menyatakan toko tutup karena parkir.
“Lagipula, suatu kebijakan tidak dapat langsung diganti atau diubah begitu saja. Perlu ada evaluasi terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalihan parkir menyerong itu sudah diperintahkan untuk dievaluasi sejak tahun 2017.
“Legislatif kerjanya adalah mengawasi eksekutif. Jika kebijakan eksekutif dinilai salah atau tidak efektif, mereka bisa langsung sampaikan. Kemana mereka selama ini atau bagaimana cara mereka mengawasi pemerintah?,” ungkapnya. (arp)
