ANAMBAS (HAKA)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial Budaya Olah Raga (Ngo Sebora) mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas, khususnya nas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kritik ini ditujukan kepada dinas sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan yang tidak maksimal.
“Mereka belum maksimal melakukan pembinaan terhadap para perempuan yang diangap sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK),” ungkap Ketua LSM Ngo Sebora Anambas Dedi Syahputra.
Ia melihat, setiap ada dilakukan penertiban terhadap mereka, tidak ada solusi yang tepat. Selama ini hanya didata dan lalu dipulangkan ketempat asalnya. Mestinya Dinsos juga harus memperhatikan hak dan kewajiban mereka.
“Kami berharap dalam penertiban yang diduga para PSK harus dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, atau bisa melibatkan sejumlah pihak. Kami heran juga. Apa dasar penertiban dan mereka menilai para perempuan tersebut bekerja sebagai pekerja seks komersial,” kesalnya.
Selama ini dinsos terus menerus melakukan penertiban tentang penyakit masyarakat, namun belum pernah melakukan pembinaan terhadap pelaku tersebut. “Jangan hanya terkesan hanya menghabiskan anggaran saja,” ucapnya.(fri)
