TANJUNGPINANG (HAKA) – Defisit anggaran yang terjadi pada APBD P 2018 ini, salah satu penyebabnya karena tidak tercapainya target pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Adapun, OPD di Pemprov Kepri yang merupakan OPD penghasil yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), dan Badan Pengelolaan Pendapatan Restribusi Daerah (BP2RD).
Ketua Komisi II yang membidangi bidang keuangan dan anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hotman Hutapea menduga, kondisi itu dapat terjadi karena OPD penghasil tersebut, salah dalam menerapkan sistem untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
“Ya kalau nggak mencapai target berarti ada yang salah,” ujarnya saat mengomentari tidak tercapainya target PAD dari OPD penghasil di APBD P 2018, Jumat (20/7/2018) kemarin.
Selain karena sistemnya yang salah, belum diterapkannya sistem hasil kinerja dari setiap OPD penghasil itu, ditengarai menjadi penyebab lain tidak tercapainya target tersebut.
Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan, Pemprov Kepri dapat menerapkan sistem yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kata dia, apabila OPD penghasil tidak mampu mencapai target, maka perlu dilakukan pergantian secara menyeluruh. Pergantian yang dimaksud yakni pergantian pejabat eselon III dan IV di OPD tersebut.
“Di DKI kalau target kinerja nggak tercapai ya..diganti personel OPD-nya secara menyeluruh, tapi kepala OPD-nya yang menentukan pejabat eselon III dan IVnya.
Kalau masih salah atau gagal di geser semua, ganti yang baru, begitu seterusnya,” sebutnya.
Selain itu kata dia, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga diminta dapat bersikap tegas dalam menyikapi persoalan ini.
Sebab ia menilai, selama ini sebagian OPD penghasil tersebut tidak bekerja dengan baik dan tidak memberi informasi yang benar kepada Gubernur Kepri.
“Yang ada biar gubernur senang saja, saya prihatin kepada Pak Gub,” tandasnya.(kar)
