TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun memuji kinerja direksi PT Pelabuhan Kepri, meskipun manajemen perusahaan plat merah ini baru dilantik pada April 2018 lalu.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu merasa yakin, direksi PT Pelabuhan Kepri saat ini mampu memberikan kontribusi untuk daerah.
“Tiga orang pelaut ini (direksi PT Pelabuhan Kepri,red) jago-jago dan juga ahli-ahli di bidangnya,” ujarnya saat dimintai tanggapan terkait kinerja direksi BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepri yang menjadi sorotan DPRD Provinsi Kepri belum lama ini.
Nurdin juga menjamin, direksi PT Pelabuhan Kepri saat ini dalam bekerja juga tidak akan berharap dari dana pemerintah.
“Tapi kalau pakai dana pemerintah itu harus dilakukan denga baik,” sebutnya.
Disinggung soal dana Rp 43,41 miliar dana investasi BUMD yang menjadi temuan BPK. Nurdin menyebut jika dana itu sejatinya tidak digunakan. Alasannya, alokasi dana itu tidak tepat sasaran.
“Saya tidak mau kalau tidak sesuai perencanaan, jadi itu tidak digunakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri Ing Iskandarsyah menilai Pemerintah Provinsi Kepri kurang serius dalam mengelola badan usaha milik daerah (BUMD).
Padahal, suntikan modal yang telah dikeluarkan untuk dua BUMD milik Pemprov Kepri yakni PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri dinilai sudah cukup banyak.
“Seharusnya, Pemprov bisa lebih memaksimalkan peran BUMD untuk menggali pendapatan dengan begitu banyak potensi yang ada di Kepri. Pemprov harus memaksimalkan ini. Karena pemilik saham terbesar adalah pemerintah daerah,” ujarnya, kemarin.(kar)
