Pada tahun 2018 silam, ketika Pemprov Kepri mendapat Opini WTP yang ke 8, anggota V BPK RI Isma Yatun MT memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kepri atas prestasi terhadap opini WTP yang telah diraih.
Isma berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri dapat terus mempertahankan predikat ini ditahun berikutnya dan dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik lagi.
“Tak hanya itu, meskipun mendapat WTP terdapat beberapa rekomendasi yang kami temukan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Kepri yang harus ditindaklanjuti,” ungkap Isma.
Seperti sistem pengendalian keuangan internal yang masih belum maksimal diterapkan. Masih terdapat beasiswa yang belum tersalurkan sebesar Rp1,9 miliar serta investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi.
“Serta peninjauan kembali pengeluaran jasa publikasi yang tidak terverifikasi dewan pers, dan masih belum selesai pajak kendaraan bermotor tahun 2013,” ungkap Isma.
Isma yakin Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK dalam batas waktu selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan.
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan apresiasi kepada BPK RI terhadap opini WTP yang diraih Pemprov Kepri pada laporan APBD 2017 lalu. (adv)
