Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk implementasi rencana aksi yang dilakukan Pemprov Kepri, BPK memberikan opini WTP yang dengan demikian Kepri telah berhasil mempertahankan opini tersebut yang diharapkan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas terlaksananya laporan hasil pemeriksaan ini. Adapun penyerahan LHP ini merupakan amanat aturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal.
“Harapan kami tentu Pemprov Kepri dapat mempertahankan opini yang didapat karena DPRD pun melihat kinerja yang ditunjukkan Pemprov Kepri dipandang cukup memuaskan,” kata Jumaga.
Jumaga melanjutkan bahwa dalam opini yang disampaikan tersebut terdapat 4 kriteria antara lain: kesesuaian antara laporan dengan standar akuntabilitas, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
“Opini sendiri diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang,” lanjut Jumaga.
Dengan adanya laporan BPK ini ditambahkan Jumaga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan dapat memperbaikinya begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah agar efisiensi, tepat sasaran dan berdaya guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kepri.
Selanjutnya, setelah penyampaian opini dan penandatanganan dokumen serta penyerahannya, LHP akan dipelajari oleh pihak Dewan untuk ditindak lanjuti dan dibahas paling lambat 60 hari setelah penyampaian LHP.
