NATUNA (HAKA) – Wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas yang terus di gaungkan oleh Bupati Natuna Hamid Rizal, mendapatkan beragam reaksi dan tanggapan dari beberapa kalangan.
Salah satunya dari Pengamat Perbatasan yang juga Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Sayed Fauzan Riyadi.
Sayed menyampaikan bahwa, usulan pembentukan provinsi Natuna-Anambas sejatinya merupakan cerminan, bahwa masih banyak pekerjaan tumah dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia.
“Ini menggambarkan ada dua dimensi utama: pertama, kebijakan negara masih enggan mengakui adanya ciri khas daerah-daerah. Kedua, masih tingginya ego sektoral antarinstansi dalam melihat suatu permasalahan,” ujarnya saat dihubungi hariankepri.com, belum lama ini.
Sayed menerangkan, usulan pembentukan provinsi Natuna-Anambas ini harus ditangkap sebagai momentum, bahwa selama ini kebijakan masih bersifat top-down dan sporadis.
“Jika tidak memfasilitasi kekhasan daerah, maka ke depan akan makin banyak daerah lain yang memunculkan keinginan yang sama,” ujarnya.
Selain itu tanggapan juga datang dari Politisi Gerindra Natuna, Son Ifrizal. Pria yang akrab disapa Rio ini, mendukung wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
Dia mengingatkan, jika Bupati Natuna serius mendorong lahirnya provinsi baru ini, sebaiknya Bupati mulai melibatkan semua elemen masyarakat.
“Karena, di banyak daerah pemekaran yang cepat diproses oleh pusat, karena ada desakan dari masyarakat,” tukasnya. (dan)
