TANJUNGPINANG (HAKA) – Krisis keuangan yang menerpa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, membuat DPRD meminta kepada Gubernur Nurdin Basirun agar turun tangan mengatasi hal tersebut.
Oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kepri, Lis Darmansyah, permintaan DPRD Kepri ini lucu dan terkesan aneh.
“Lucu ya, krisis (keuangan, red) kok minta gubernur turun tangan. Padahal gubernur sudah melaksanakan tugasnya. Dewan kan ada hak budgeting, tinggal dewan saja melakukan efisiensi dalam pembahasan. Aneh bin ajaib,” ucap mantan Wali Kota Tanjungpinang ini kepada hariankepri.com, Senin (10/12/2018).
Lis menjelaskan, prinsip-prinsip anggaran tentu tercermin dalam skala prioritas dan mengandung unsur efisien dan efektif dalam penganggaran.
“Dan semua tergantung keinginan kedua belah pihak antara eksekutif dan DPRD,” ucap Sekretaris DPD PDIP Kepri ini.
Karena sambung Lis, pengesahan anggaran harus memenuhi dua unsur, yaitu, berdasarkan persetujuan bersama.
“Maknanya kan jelas. Tidak bisa anggaran disetujui oleh salah satu pihak semata. Jadi berhentilah bermain bola api,” tegasnya
Lis berharap, agar politisi DPRD Kepri tidak lagi melempar wacana dan bermain sandiwara politik.
“Pinsip anggaran itu sudah jelas, sederhana, dan memenuhi unsur kepatutan, sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 azas umum pengelolaan keuangan daerah,” tukasnya. (arp)
