TANJUNGPINANG (HAKA) – Terkait temuan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terhadap beberapa proyek fisik yang tidak rampung pada APBD 2017. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah menyebut, Pemprov Kepri saat ini sedang melakukan audit konstruksi sesuai temuan dari DPRD Provinsi Kepri.
“Sedang dilakukan audit konstruksi progres pekerjaannya, supaya kalau dilanjutkan jelas berapa yang sudah dikerjakan dan kalau mau bayar jugakan perlu diaudit Inspektorat dan BPKP dan saya sudah mengarahkan Inspektorat,” ujarnya.
Arif juga menambahkan, memang ada berapa proyek yang secara fisik terlihat belum sepenuhnya rampung, namun kata dia sejatinya hal itu bukan tidak selesai melainkan pekerjaan disambung kembali pada 2018 karena menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Jadi bukan tidak selesai tetapi karena batas pekerjaannya hanya sampai di situ dan akan kembali dilanjutkan pada APBD 2018,” jelasnya.
Secara umum, kata dia untuk progres pekerjaan fisik APBD tahun 2017 lalu mencapai 96 persen. Atas capaian itu Provinsi Kepri pun menduduki peringkat enam se-Indonesia dalam capaian progres kegiatan fisik dalam APBD tahun 2017.
“Alhamdulillah, saat ini kita menduduki urutan ke 6 se Indonesia dalam capaian progres pembangunan fisik,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengaudit seluruh pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kepri.
Hal ini dikarenakan ada beberapa proyek fisik pada APBD 2017 yang tidak selesai tepat waktu.
Proyek tersebut berada di Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Batam.
“Di Karimun, proyek yang tidak selesai itu yakni peningkatan Jalan Parit Tagak, pembangunan Jembatan Pulau Parit, pembangunan Jalan Batu Putih dan Jalan Dabit Batu 9,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Sedangkan di Tanjungpinang diantaranya adalah pembangunan Gedung Wanita, Masjid Raya Dompak dan pekerjaan jalan lainnya di Kota Batam juga tidak siap hingga akhir tahun 2017 lalu.(kar)
