TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang dilaksanakan pada Rabu (27/6/2018) mendatang.
Seperti biasa pada pilkada-pilkada serentak sebelumnya, baik di Kepri maupun daerah lainnya, pesta demokrasi lokal 5 tahunan itu, pasti akan ada yang namanya libur bersama, untuk daerah yang menyelenggarakan.
Sudah tentu, Pemerintah Kota Tanjungpinang kemungkinan akan meliburkan aktifitas pemerintahan, demi suksesnya pilwako yang diharapkan muncul melalui partisipasi pemilih yang tinggi.
Menariknya, suksesnya Pilwako Tanjungpinang juga sedikit banyak ada ditangan Bupati Bintan. Sebab, apabila di hari pelaksanaan pencoblosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tidak diliburkan, maka ada ribuan orang yang bakal tidak memberikan suara politiknya.
Seperti diketahui bersama, sejak Pemkab Kepri (sekarang Bintan) terbentuk, mayoritas bahkan sekitar 70 persen pegawai hingga pejabatnya, adalah warga yang ber-KTP Tanjungpinang.
Bahkan, Bupati, Wakil Bupati termasuk Sekda Bintan pun berdomisili di Tanjungpinang. Maka dari itu, kebijakan bupati untuk meliburkan pegawainya di hari pencoblosan, sangat berpengaruh di partisipasi pemilih Tanjungpinang.
Terkait hal ini, hariankepri.com mencoba konfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono. Mantan Kadispora Kepri ini menyampaikan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu persoalan itu.
“Kalau untuk meliburkan ASN Bintan itu bukan kebijakan kita,” katanya Rabu (14/2/2018) usai menghadiri Festival Pulau Penyengat (FPP).
Namun, sambung Riono, paling tidak pihaknya akan menyurati ke Gubernur Kepulauan Riau untuk meminta dispensasi.
“Kita akan mengusulkan ke Pak Gubernur supaya hari pemilihan itu, menjadi hari yang diliburkan untuk pegawai Kota Tanjungpinang plus pegawai Pemkab Bintan. Supaya pegawai Bintan yang berdomisili di Kota Tanjungpinang diberikan dispensasi untuk memilih,” paparnya. (zul)
