LINGGA (HAKA) – Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) mendatangi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga, Selasa (17/1). Kedatangan mereka untuk menyerahkan berkas administrasi PTT untuk kemudian akan dilakukan seleksi ulang.
“Ini hari terkahir batas penyerahan berkas adminiatrasi sesuai surat edaran yang dikeluarkan Sekda Lingga,” kata Fahrudin salah seorang pegawai kepada hariankepri.com
Para pegawai ini pun makin galau dan khawatir ketika rasionalisasi PTT dan THL benar-benar diterapkan Pemkab Lingga.
“Tak ada yang bisa jamin kalau seleksi nanti dilakukan secara transparan. Kalau saya sudah pasrah, jika sudah tidak diberikan kesempatan menjadi PTT terpaksa mencari pekerjaan lain,” ucapnya.
Namun Sekda Lingga, Abu Hasyim menegaskan, surat edaran yang pernah beredar di masyarakat beberapa waktu lalu, mengenai rasionaliasi pegawai honorer tidak ada cap stempel dan nomor surat. Artinya, surat tersebut palsu dan bukan yang diterbitkan oleh pemerintah secara sah.
Ketika ditanya, surat itu diklaim palsu, tapi kenapa isi surat itu direalisasikan pemerintah daerah (rasionalisasi pegawai).
Sekda tetap menjawab, bahwa surat edaran yang dilaksanakan BKD Lingga, tidak sama dengan yang beredar di masyarakat. “Itu surat yang berbeda,” tegas Abu.
Namun Abu tidak bisa menjelaskan apa perbedaan surat yang beredar di masyarakat dengan yang ditindaklanjuti BKD Lingga, selain hanya tidak ada nomor dan cap stempel. “Pokoknya berbeda,” ucapnya. (ana)
