NATUNA (HAKA) – Tahun anggaran 2018, Kabupaten Natuna terancam bangkrut. Pasalnya, sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan belanja pegawai hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sumber pendapatan utama yang selama bertahun-tahun menjadi andalan, yaitu dana bagi hasil minyak dan gas (migas), kini sudah tidak jelas nilainya. Kalaupun ada nilainya sangat kecil.
Yusripandi, Ketua DPRD Natuna, mengatakan terbatasnya pendapatan Natuna jelas mengkhawatirkan. Karena sumbernya hanya dari DAK. Yusri, mengatakan, “Sumber lain sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada paling sedikit-sedikit saja, seperti hasil pajak dan retribusi daerah.”
Tak cuma khawatir, Yusripandi menambahkan tahun 2017 ini, Natuna masih punya dana tunda salur dari penyaluran DBH dan hasil pajak tahun sebelumnya. Tahun depan, sumber-sumber pendapatan itu sudah tak ada lagi.
Nilai DAK, imbuhnya, bergantung pada inisiatif daerah dalam membuat usulan pembangunan. Jika rajin membentuk dan mengusulkan program ke pusat dan menyelesaikannya, kemungkinan nilai DAK akan bertambah.
“Jelasnya, Pemkab dituntut mampu lebih inovatif menjemput peluang DAK ini. Aturan DAK sangat jelas, yaitu dengan progres kerja dan banyaknya usulan kita. Pemerintah tak boleh lemah dalam hal ini,” tukasnya. (fer)
