TANJUNGPINANG (HAKA) – Sebanyak Rp 132 miliar anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipotong untuk menutupi defisit anggaran di APBD P 2018 ini.
“Untuk menutupi defisit ini anggaran seluruh OPD disinkronisasi. Dapatlah Rp 132 miliar yang akan kita gunakan untuk menutupi defisit tahun ini,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak usai memimpin rapat bersama Banggar dan seluruh OPD Pemprov Kepri di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Rabu (12/9/2018).
Jumaga menyebut, pada rapat itu juga dilakukan perubahan nomenklatur kegiatan di setiap OPD, sebagai imbas dari sinkronisasi anggaran tersebut.
“Semuanya sudah oke dan sudah akan dibahas di komisi, supaya 25 September sudah kita sahkan,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian, dan Pembangunan (Bapelitbang) Provinsi Kepri Naharudin merincikan, anggaran RP 132 miliar hasil sinkronisasi tersebut akan diperuntukkan untuk beberapa kegiatan.
Yakni Rp 85 miliar dari dana itu akan digunakan untuk pembayaran tunda bayar tahun 2017 lalu. Kemudian sebanyak Rp 4 miliar akan dipergunakan untuk BaperBos, Rp 19 miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik).
Selanjutnya sambung Nahar, Rp 10 miliar untuk menutupi defisit anggaran. RP 13 miliar digunakan untuk menutupi kekurangan dana reses anggota DPRD 2018.
“Karena sewaktu pengesahan di APBD murni dana reses itu kita anggarkan untuk enam hari. Ternyata Mendagri mengeluarkan aturan baru reses sekarang 14 hari. Sehingga dibutuhkan Rp 8,5 miliar untuk menutupi kekurangan itu. Dan sisanya (dari Rp 13 miliar) akan digunakan untuk reses di triwulan IV,” jelasnya.
Kemudian lanjutnya, Rp 2 miliar akan digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas Pemprov Kepri yang sudah dilaksanakan namun belum dibayar. Terakhir, sebanyak Rp 4,5 miliar akan diserahkan ke Biro Umum untuk biaya operasional Wakil Gubernur (Wagub) Kepri.(kar)
