Kas Keuangan Pemprov Kritis, Honorer dan Anggota DPRD Belum Gajian

banner 1140x147

Huznizar Hood

TANJUNGPINANG (HAKA) – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam keadaan kritis.

Penyebabnya, keadaan kas daerah Pemprov Kepri dikabarkan dalam kondisi kosong, bahkan hampir mendekati minus.

Hal ini berimbas dengan tidak berjalannya program yang telah disusun dalam APBDP 2018. Selain itu, kondisi ini
juga berimbas dengan tertundanya pembayaran tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri.

banner 300x250

Termasuk gaji bagi para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemprov Kepri sejak November lalu.

Nasib serupa juga dialami oleh seluruh legislator di Pulau Dompak. Sejak November hingga mendekati pertengahan Desember 2018, baik unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Kepri belum menerima hak mereka sebagai wakil rakyat.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Huznizar Hood pun bereaksi. Secara tegas Politisi Partai Demokrat itu meminta Pemprov Kepri dapat memberikan penjelasan penyebab kosongnya kas daerah saat ini.

“Saya pikir Pemprov Kepri harus menjelaskan sejelas-jelasnya apa penyebab kosongnya kas daerah itu. Sehingga ASN, PTT dan THL bisa memahaminya,” ujarnya, Rabu (6/12/2018) kemarin.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang membuat kas daerah Pemprov Kepri kini dalam kondisi kosong. Pertama, bisa disebabkan karena dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang belum sepenuhnya ditransfer.

Sedangkan, kemungkinan kedua yakni bisa disebabkan karena Pemprov Kepri tidak cermat dan profesional dalam mengurusi keuangan daerah.

“Ini yang harus dijelaskan sehingga publik juga bisa mengetahui dimana titik salahnya,” sebutnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi keuangan yang sulit seperti saat ini, menurutnya baru pertama kali terjadi
sejak terbentuknya Pemprov Kepri.

Hal ini kata dia, tentu sangat memprihatinkan sebab potensi yang dimiliki oleh provinsi ini justru tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah selama ini terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Saya memang tidak pernah di eksekutif, saya memang tidak paham mengurus keuangan pemerintah daerah. Tapi saya pikir kondisi sekarang ini bagai ayam mati di lumbung padi,” tukasnya.

Selaku pimpinan DPRD, ia akan meminta kepada Komisi II yang mengurusi masalah keuangan untuk menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), untuk membahas sekaligus mencari solusi untuk mengatasi kondisi ini.

“Saya harap baik kepala dinas atau kepala badan yang mengurusi masalah keuangan bisa dihubungi. Karena (pejabat) di pemerintah agak aneh akhir-akhir ini hampir semua tak bisa dihubungi. Tapi waktu pembahasan APBD kemarin justru mereka yang sibuk mencari kita,” pungkasnya.(kar).

banner 468x60
author

Author: 

One Response

  1. author

    Sumantri Ardi1 minggu ago

    defisit anggaran ini terjadi sejak tahun 2015, salah satu penyebabnya adalah perencanaan tidak sesuai dengan ketrraediaan anggaran, perencanaan terlalu besar sementara anggaran yg ada sedikut, ditambah lagi adanya oknum” yang memiliki paket kegiatan yang memindahkan alur kas dari tri bulan 3 dipindahkan ketribulan 2, tribulan 4 dioindahkan tribukan 3 ini memyebabkan alurkas daerah menjadi kacau.

    Reply

Tinggalkan Balasan