Tanjungpinang

Menurut Pengamat, Gubernur Terlalu Asik Blusukan
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Menurut Pengamat, Gubernur Terlalu Asik Blusukan

Buana Februari

TANJUNPINANG (HAKA) – Blusukan yang kerap dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, sepenuhnya tak berdampak positif, khususnya bagi roda pemerintahan Provinsi Kepri.

Hal ini terbukti, dengan banyaknya posisi Pelaksana Tugas (Plt) yang mengisi beberapa jabatan strategis, baik di birokrasi maupun di luar birokrasi Pemprov Kepri.

Menurut pengamat kebijakan publik Provinsi Kepri Buana Fauzi Februari, kondisi tersebut bisa terjadi karena kurangnya kemampuan Gubernur Kepri, dalam mengelola waktu untuk mengurusi rakyat dan pemerintahan. Sehingga berdampak kepada tidak optimalnya fungsi pemerintahan.

“Sebenarnya sangat baik bila pak Gubernur bisa melihat langsung kondisi masyarakatnya. Namun itu harus dilakukan dengan manajemen waktu yang teratur dan terarah,” ujarnya, Selasa (13/2/2018).

Anggota Indonesia Profesional Speaker Assosiation (IPSA) ini juga berpendapat, faktor kepangkatan yang masih kurang di tubuh Pemprov Kepri menjadi penyebab lain, yang membuat Gubernur tak kunjung menunjuk pejabat definitif untuk menggantikan posisi Plt.

“Tapi ada juga karena beberapa kemungkinan lain. Seperti untuk posisi dirut BUMD karena untuk posisi dirut BUMD soal kepangkatan tidak berlaku,” sebutnya.

Dengan kondisi itu, sangat diharapkan Gubernur Kepri dapat segera mengambil kebijakan tegas untuk segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi yang kini dipimpin oleh Plt.

Sebab kata dia, apabila terlalu lama dibiarkan dikhawatirkan roda pemerintahan Pemprov Kepri tidak akan berjalan efektif.

“Karena dampaknya beberapa kebijakan akan menggantung. Plt tidak boleh membuat kebijakan terkait keuangan dan personel,” pungkasnya.(kar)

Unik…Pusat Izinkan Pelantikan di Pemko Tapi Oleh Lis, Bukan Pj
Berita Utama, Tanjungpinang

Unik…Pusat Izinkan Pelantikan di Pemko Tapi Oleh Lis, Bukan Pj

Kepala BKPSDM Tanjungpinang, Tengku Dahlan

TANJUNGPINANG (HAKA) – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, untuk meminta rekom Dirjen Otda Kemendagri, dalam mengisi 170 jabatan akhirnya membuahkan hasil.

Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo ini, menerbitkan izin kepada Pemko Tanjungpinang, tertanggal 31 Januari 2018. Sayangnya, izin melantik dan mengisi jabatan ini sudah tidak berlaku lagi, alias expired.

“Iya tidak bisa kami tindaklanjuti surat izin melantik dan mengisi jabatan tersebut,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Tanjungpinang, Tengku Dahlan, Rabu (14/2/2018).

Ia menerangkan, penyebab surat itu tidak berlaku lagi atau tidak bisa dijalankan, karena dalam surat itu dibunyikan bahwa perintah melantik dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.

“Disebutnya wali kota definitif yang melantik, bukan penjabat (Pj) wako. Sedangkan Pak Lis selesai 16 Januari 2018, suratnya terbit 31 Januari, jadi pelantikan kami tak bisa lakukan,” paparnya.

Tengku menjelaskan, salah satu penyebab terlambatnya surat izin Dirjen Otda ini karena, ada 24 pejabat untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terlambat keluar dari Dirjen Adminduk Kemendagri.

“Yang namanya mutasi pejabat baik eselon II, III maupun IV di Disdukcapil harus seizin Dirjen Adminduk. Malah SK pun dari mereka,” paparnya.

Namun kata Tengku, pihaknya sudah mengajukan surat lagi Dirjen Otda Kemendagri untuk masalah pelantikan itu, yang isinya pelantikan akan dilakukan oleh Pj Wako.

“Kita tunggu saja suratnya,” tukasnya. (fik)

Di-Hearing DPRD, PLN Batalkan Kewajiban Migrasi Meteran
Berita Utama, Tanjungpinang

Di-Hearing DPRD, PLN Batalkan Kewajiban Migrasi Meteran

Suasana RDP antara DPRD Tanjungpinang dengan PLN

TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Tanjungpinang, Selasa (12/2/2018) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Reni menyampaikan, dalam rapat tersebut, pihak PLN menyatakan bahwa surat yang disebarkan berisi wajib ganti dari pascabayar (perbulan) ke prabayar, sudah ditarik dan tidak disebarkan lagi kemasyarakat.

“Hal itu dinyatakan oleh manager PLN, pak Fauzan, bahwa surat edaran yg kemarin sudah ditarik dan tidak beredar lagi,” katanya.

Walaupun sudah ditarik, kata Reni, pihaknya juga meminta dengan PLN agar bisa menerbitkan surat klarifikasi kemasyarakat, dan juga menyampaikan klarifikasi melalui media bahwa migrasi meteran prabayar merupakan pilihan bukan paksaan.

Ia menambahkan, pihaknya tidak bicara masalah pasca bayar (perbulan) itu baik dan prabyar itu tidak baik, karena hal itu kembali kepada pilihan masyarakat kira kira mereka (masyarakat) lebih nyaman memakai yang mana.

Menurut Reni, dirinya pernah mendapatkan aduan dari masyarakat, bahwa pihak PLN memberikan surat edaran yang berbunyi wajib, ke sebagian masyarakat.

“Kita dapat informasi dari warga di sekitaran Bintan Center, ada yang ruko dan ada juga perumahan telah didatangi oleh oknum PLN dengan nunjukin surat edaran harus mengganti meteran prabayar, akhirnya mereka mengganti meteran prabayar tanpa ada tanda tangan persetujuan, akhirnya mereka (masyarakat) mengganti, begitu sudah di follow up ternyata hal ini bukan wajib. Kesian mereka kan yang terlanjur mengganti, karena masyarakat menganggap itu wajib,” terangnya.

Oleh karena itu, pihak PLN harus segera mengklarifikasi hal ini supaya masyarakat tidak menjadi korban lagi. (zul)

Ditanya Kapan Rekrut Dirut PDAM, Nurdin Bilang Begini
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Ditanya Kapan Rekrut Dirut PDAM, Nurdin Bilang Begini

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG (HAKA) – Posisi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kepri telah berakhir sejak Januari 2018 lalu. Saat ini, untuk sementara PDAM dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sendiri, ketika ditanya soal kapan akan memulai proses perekrutan Dirut PDAM yang baru, ia belum bisa memastikan kapan proses itu akan dilakukan.

“Sementara ini masih Plt dulu,” ujar Nurdin.

Ia menegaskan, bahwa ia sudah memerintahkan Syamsul Bahrum yang menjadi Plt Dirut PDAM untuk menyiapkan proses tersebut.

“Kita suruh Plt yang siapkan itu,” sebutnya mengakhiri.

Dengan ditunjuknya Syamsul Bahrum sebagai Plt Dirut PDAM, menambah daftar panjang jabatan Plt di Provinsi Kepri. Berdasarkan catatan pemberitaan hariankepri.com, setidaknya ada dua jabatan Plt di unsur pemerintahan, yakni di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol).

Kemudian, untuk di unsur non pemerintahan khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Pelabuhan Kepri, PT Pembangunan Kepri dan Dirut PDAM yang dipimpin oleh seorang Plt.(kar)

Syahrul Senang Dapat Nomor Sama dengan Ayah Sani
Berita Utama, Tanjungpinang

Syahrul Senang Dapat Nomor Sama dengan Ayah Sani

Calon Wali Kota Tanjungpinang Syahrul

TANJUNGPINANG (HAKA) – Calon Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mendapatkan nomor urut 1, dalam penetapan nomor urut yang digelar KPU Tanjungpinang, Selasa (13/2/2018).

Baginya, nomor urut 1 adalah nomor yang sangat bagus. “Semua itu dimulai dari satu, dan 1 juga merupakan simbol yang baik,” katanya, usai mengambil nomor urut di Hotel CK.

Syahrul juga mengatakan, bahwa nomor urut yang didapatkan ini sesuai dengan harapannya. Apalagi angka 1 seperti yang dipakai Almarhum Ayah Sani, ketika mengikuti pilgub dulu.

“Kami memang berharap dapat nomor 1. Dulu almarhum Ayah Sani juga nomor urut satu, dan kini Ayah Syahrul yang dapat nomor satu. Alhamdulillah tercapai,” jelasnya.

Untuk strategi ke depannya nanti, sudah diatur oleh tim pemenangan. Pada intinya, dalam kampanye nanti dirinya akan mendekat dan menyapa hati masyarakat.

“Karena, sebelumnya sudah saya katakan saya maju dari permintaan masyarakat bukan ambisi pribadi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenang Syahrul-Rahma (Sabar), Ade Angga menyampaikan, untuk nomor urut sebenarnya yang mana saja sama.

Kebetulan dapat nomor urut 1, dan kalau ditanya maknanya, nomor 1 jika bicara Pancasila, maka artinya Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kita semua adalah orang yang menganut prinsip berketuhanan, terutama nanti dalam menyeleggarakan pemerintahan Sabar,” sambung Ade dengan percaya diri.

Yang kedua, nomor 1 itu juga bermakna satu tujuan, jadi masyarakat Tanjungpinang meskipun berbeda-beda latar belakang, profesi, dan suku tapi mempunyai satu tujuan yang sama yaitu, mensejahterakan masyarakat Kota Tanjungpinang.

Selain itu, kata Ade, untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan menyiapkan dan menyeragamkan seluruh alat peraga dengan nomor urut satu.

“Jadi, mulai hari ini kita akan menyosialisasikan kepada masyarakat dan mengkampanyekan nomor urut 1,” ucapnya. (zul)

Rektor Ngaku Tak Ngerti Isi Tuntutan Demo Mahasiswa
Berita Utama, Tanjungpinang

Rektor Ngaku Tak Ngerti Isi Tuntutan Demo Mahasiswa

Mahasiswa UMRAH saat demo di depan kampus beberapa hari lalu

TANJUNGPINANG (HAKA) – Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Prof Syafsir Akhlus mengaku, tidak mengerti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Rektorat UMRAH, Pulau Dompak, Senin (12/2/2018).

“Dari tuntutannya saja saya nggak ngerti,” ujar Aklus yang ditemui usai bertemu mahasiswa di Kantor Rektorat UMRAH.

Menurutnya, tuntutan mahasiswa yang menuntut dirinya agar meminta maaf ke masyarakat Kepri, atas kasus korupsi yang menimpa UMRAH tidak mendasar. Sebab kata dia, saat ini kasus tersebut masih dalam proses pengadilan.

“Kalau sudah inkrah (keputusan hukum tetap) baru saya akan minta maaf, dan minta maaf itu bukan kepada penduduk Kepri, tapi ke rakyat Indonesia dong, sebab UMRAH ini bukan milik Kepri, tapi ini universitas milik Indonesia,” tegasnya.

Disinggung soal namanya yang ikut disebut dalam fakta persidangan. Akhlus enggan untuk mengomentarinya.

“Saya tidak akan bicara disini, saya akan bicara di persidangan dong,” sebutnya.(kar)

Pendukung Sabar Teriak Pemimpin Baru, Tim Lima Teriak Lanjutkan
Berita Utama, Tanjungpinang

Pendukung Sabar Teriak Pemimpin Baru, Tim Lima Teriak Lanjutkan

Dua kubu pendukung saat memenuhi ruang pencabutan nomor urut

TANJUNGPINANG (HAKA) – Suasana riuh terjadi saat proses pengambilan nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, di Hotel CK, Selasa (13/2/2018).

Sepanjang pantauan, masing-masing pendukung paslon meneriakkan yel-yel di depan pintu masuk tempat acara berlangsung.

Menariknya, masing-masing pendukung juga terlihat mengangkat nomor urut pasangan, meskipun KPU Kota Tanjungpinang belum melakukan pengundian nomor urut.

Pasangan Sabar (Syahrul-Rahma) yang mengenakan kostum serba putih, terlihat membawa nomor urut satu sedangkan pasangan Lima (Lis-Maya) tampak membawa nomor urut dua.

“Pemimpin baru-pemimpin baru. Harapan baru-harapan baru,” bunyi yel-yel pendukung Sabar.

Seperti tak mau kalah, pendukung Lima juga meneriakkan yel-yel sambil terus bersorak-sorai. “Lis-Maya lanjutkan,” teriak pendukung Lis-Maya.(kar)

Lis Nomor Dua, Syahrul Nomor Satu
Berita Utama, Tanjungpinang

Lis Nomor Dua, Syahrul Nomor Satu

Syahrul dan Lis menunjukkan nomor urut mereka dalam pilkada tahun ini

TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menggelar rapat pleno terbuka, Selasa (13/2/2018) dengan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018, di Hotel CK.

Dalam pencabutan nomor urut, Paslon Lis-Maya mendapatkan nomor urut 2, sedangkan Syahrul-Rahma mendapatkan nomor urut 1.

Artinya, ke depannya Lis-Maya akan menggunakan nomor 2, dan Syahrul-Rahma nomor 1 hingga pada pencoblosan nanti.

Pengambilan nomor urut ini, sebelumnya diawali dengan cabut undi siapa yang mengambil duluan didalam kotak yang tersedia oleh KPU.

Dari hasil undi, Lis-Maya dapat undi no 1 untuk mengambil nomor urut duluan, sedangkan Syahrul-Rahma No undian 2. (zul)

Bimbel ICTC Buka Cabang Baru, Daftar Masih Gratis
Bisnis, Tanjungpinang

Bimbel ICTC Buka Cabang Baru, Daftar Masih Gratis

Manajemen ICTC Bimbel foto bersama usai peresmian

TANJUNGPINANG (HAKA) – I Can Training Center (ICTC) sebagai tempat Bimbingan Belajar (Bimbel), kembali membuka cabang keempatnya di Jalan Engku Putri.

“Tempat Bimbel ini merupakan cabang keempat yang pusatnya di Jalan Kuantan,” kata Martin, Owner I Can Training Center, Senin (12/2/2018) usai melakukan peresmian.

Bimbel yang baru dibuka ini, kata dia, disediakan untuk murid TK, SD, SMP dan SMA. Adapun jurusan bimbelnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Mandarin.

“Ada juga untuk kesenian, keterampilan, menari dan sempoa,” sebutnya.

Martin menyampaikan, tujuan dari bimbel ini untuk meningkatkan pendidikan murid, supaya mereka jauh lebih mengerti, dan tidak hanya sekedar belajar yang ada di sekolah saja.

“Intinya untuk mempertajam apa yang sudah mereka terima sekolah,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk ruang Bimbel di Jalan Engku Putri ini disediakan 10 ruangan, termasuk ruang serbaguna, studio untuk menari, kantor dan lainnya.

Pihaknya juga mengadakan promo yakni, memberikan pendaftaran gratis hingga akhir bulan ini.

“Pada 1 Maret nanti apabila ada murid yang ingin mendaftar lagi maka dikenakan biaya Rp 60 ribu per orang. Yang sudah daftar hari ini sudah lebih 10 orang,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk biaya pendaftaran semua murid dikenakan tarif yang sama, seperti TK, SD, SMP, SMA, semuanya dikenakan tarif Rp 60 ribu, hanya SPP nya saja yang berbeda.

Selain itu, karena dikawasan Jalan Engku Putri banyak sekolah, pihaknya memprioritaskan untuk masayarakat sekitar agar bisa mengikuti bimbel tersebut. Bimbel ini dibuka setiap hari kecuali hari minggu, dari pukul 08:00-20:00 WIB.

Sedangkan untuk tenaga pengajar yang ada di Bimbel ini, pihaknya bekerjasama dengan Himpunan Penyelenggara dan Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI) Tanjungpinang.

“Kita ini tetap di bawah pengawasan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang,” tukasnya. (zul)

Akibat Kapal Pukat, Nelayan Anambas Ngadu ke Jumaga
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Akibat Kapal Pukat, Nelayan Anambas Ngadu ke Jumaga

Perwakilan nelayan Anambas saat temui Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

TANJUNGPINANG (HAKA) – Nelayan tradisional Kabupaten Anambas mengeluhkan, maraknya aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal berbendera Thailand.

Tak hanya itu, kehadiran kapal-kapal pukat di perairan Anambas semakin mempersulit ruang gerak para nelayan Anambas.

Bahkan, keberadaan kapal pukat  asal kabupaten Tanjung Asahan tersebut semakin berani, karena beroperasi di bibir pantai di sekitar Anambas.

“Padahal ada aturan menyebutkan kapal-kapal besar beroperasi diatas 12 mil laut dan melarang kapal pukat beroperasi 3 mil dari pantai. Namun, pada kenyataannya mereka masuk di wilayah satu mil dari bibir pantai,” kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Anambas Dedi Syahputra, saat mengeluh ke Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin (12/2/2018).

Nelayan Kabupaten Anambas juga mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang akan mendatangkan ribuan nelayan asal Pulau Jawa. Padahal, kata Dedi, nelayan Tradisional di Anambas masih banyak yang belum tersentuh kebijakan pemerintah pusat.

Di tempat yang sama, Ketua HNSI Tarmizi Az mewakili nelayan-nelayan Anambas meminta agar pemerintah segera menertibkan kapal-kapal tersebut. Tak hanya itu, pengawasan terhadap laut Anambas juga harus ditingkatkan.

“Kami khawatir gesekan ini bisa semakin besar. Karena tahun lalu sudah ada nelayan Anambas yang meninggal ditabrak kapal-kapal besar itu,” terangnya.

Kabupaten Anambas, sambungnya, merupakan Kabupaten terkaya di Provinsi Kepri. Potensi lautnya yang besar dan terbuka, menyimpan kekayaan alam yang belum terjamah. Sayangnya pencurian dan belum tegaknya aturan membuat Kekayaan Anambas dicuri terus.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berjanji  memerintahkan komisi terkait untuk turun ke Anambas.

“Saya nanti akan coba berkoordinasi dengan aparat keamanan. Untuk pencurian ini akan menjadi perhatian kami,” kata Jumaga.

Ia juga berjanji untuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan Tempat Pengolahan Ikan (TPI) di Anambas.

“Ini akan menjadi perhatian kami. Semoga, dengan dioptimalkannya TPI, masyarakat Anambas bisa sejahtera,” tutupnya. (red/humas dprd kepri)