NATUNA (HAKA)-Beberapa waktu lalu, telah terjadi aksi penembakan misterius ke rumah Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, proses atas kasus ini masih berlanjut. Bahkan DPRD Natuna menggelar Rapat Dengar Pendaat (RDP) dengan TNI, Pemkab dan Polri, pada Rabu (5/4/2017) malam.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar, dihadiri oleh Asisten II Abdullah, dan dari TNI AU, TNI AL, serta TNI AD Satrad 212.
“RDP ini untuk membahas situasi dan kondisi keamanan Natuna usai insiden penembakan yang terjadi di kediaman Ketua LAM,” ucap Daeng Amhar saat membuka rapat.
“Kami senang TNI banyak dinatuna, tapi kami takut juga jika ada oknum TNI yang beringas. Kami berharap dengan peristiwa itu menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam hal ini TNI dengan masyarakat, kami ingin TNI menyatu dengan masyarakat Natuna,” ujar Anggota DPRD Natuna Johanis.
Ia berharap ada semacam aturan yang bisa dijadikan pedoman atau standar aturan dalam interaksi TNI, Polri dan masyarakat.
“Supaya ke depannya tidak ada singgungan lagi antara satu dan lainnya,” sambung Raja Marjuni.
Dansatpom AU Kapten Dedi menjelaskan, secara internal TNI dan Polri dengan seluruh matranya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri yang berainggungan dengan aturan, pasti ditindak tegas secara institusional.
“Pada dasarnya kami di TNI mungkin juga Kepolisian, telah memiliki aturan standar yang jelas. Kami berharap agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan bila ada oknum anggota TNI yang diduga berbuat salah,” pintanya. (fer)
