NATUNA (HAKA) – Polemik penerimaan CPNS Kabupaten Natuna Tahun 2019, terus menjadi pembahasan masyarakat Natuna.
Masyarakat beranggapan, penerimaan CPNS Tahun ini tidak mengakomodir kebutuhan daerah, khususnya formasi untuk bidang kesehatan dan tenaga teknis lainnya.
Pada 8 November lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna, mengumumkan sebanyak formasi sebanyak 179 formasi.
Formasi tersebut terdiri dari tenaga pendidikan 72 orang, tenaga kesehatan 56 formasi, dan tenaga teknis 51 formasi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar, kepada hariankepri.com menyampaikan, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Salah satu persoalannya adalah tidak mengakomodir kebutuhan tenaga kerja dari daerah kita sendiri,” ujarnya, Minggu (10/11/2019).
Selain itu, ia juga menyayangkan tidak dibukanya formasi yang sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh tenaga honorer.
Padahal, banyak di antara mereka telah mengabdi di pemda bertahun-tahun. Akhirnya, hal ini menutup peluang mereka untuk diangkat menjadi CPNS.
“Adik-adik kita di honorer ada yang tidak dapat ikut seleksi dikarenakan jurusan mereka tidak dibuka, harusnya formasi yang dibuka disesuaikan, sehingga dapat membuka peluang untuk para honorer,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Wan Aris juga melihat ada kebutuhan formasi yang tidak rasional, seperti dibukanya formasi Guru Bahasa Indonesia dan Guru PPKn untuk SMPN 1 Bunguran Barat.
“Setahu saya disana sudah berlebih, masa dibuka dengan jurusan dan tempat yang sama, kan aneh,” terang Wan Aris.(dan)
