NATUNA (HAKA)-Akibat banyaknya keluhan dari pedagang di Pasar`Ranai, Natuna. Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan dialog dengan pedagang beberapa waktu lalu. Sidak dan dialog langsung dengan warga ini dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna Yusripandi.
“Kami sidak karena ada laporan pungutan liar (pungli) kepada kami. Makanya langsung dicek ke pasar,” ujarnya.
Informasi yang masuk ke DPRD, bahwa ada beberapa iuran yang harus dibayar pedagang, selain dari iuran wajib yang sudah ditetapkan oleh pihak Perusda Natuna sebagai pengelola pasar.
“Katanya Perusda Natuna masih memungut biaya lainnya kepada pedagang. Hal ini yang akan kita telusuri,” jelasnya.
Disamping itu, pedagang juga mengeluhkan tingginya sewa lapak yang ditetapkan oleh Perusda Natuna. “Kami himpun dulu keterangan dari pedagang, setelah itu kami akan panggil pihak perusda,” janjinya.
Ia menegaskan, jika terbukti ada pungutan diluar dari kesepakatan antara kedua belah pihak, maka DPRD akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Natuna.
Namun apa yang dituduhkan kepada Perusda Natuna ini dibantah oleh perusda. Kepala Bagian Perdagangan Perusda Natuna, Ridwan membantah adanya pungutan lain kepada pedagang selain biaya wajib yang sudah di tentukan oleh Perusda. Biaya yang dibebankan oleh Perusda kepada pedagang hanya sebatas sewa lapak saja.
“Kalaupun ada penarikan pembayaran, saya pastikan itu merupakan ulah oknum yang tidak ada hubungannya dengan Perusda,” ucapnya. (fer)
