BINTAN (HAKA) – Polemik soal pembangunan Estuari Dam Busung, ternyata bukan hanya di level masyarakat bawah sebagai korban pembangunan dam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan juga terpecah dua, padangan kebijakan tentang pembangunan dam ini.
“Kalau saya mendukung adanya investasi sebesar itu,” tegas Anggota Komisi II DPRD Bintan Hasriawadi kepada wartawan, Senin (9/1).
Ia mengatakan, DPRD Bintan atas nama lembaga belum mengeluarkan keputusan apapun. Artinya, tidak bisa juga anggota ataupun komisi mengeluarkan keputusan. Harus dilihat dulu rencana proyek besar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tersebut.
“Saya bukan mengabaikan masyarakat, tapi kitakan belum pelajari lebih dalam. Masih ada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang harus dikaji. Jadi jangan buru-buru menolak,” paparnya.
Hasriawadi menyampaikan, bahwa masih banyak proses yang harus dilewati, ditelaah, dikaji barulah ambil keputusan. “Kita jangan anitpati dulu dengan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyesalkan, bahwa rencana proyek ini sudah lama dari beberapa tahun lalu, namun pemerintah provinsi ataupun Satker dari pusat tidak melibatkan DPRD untuk membicarakan hal ini.
“Saya cek ke masyarakat, termasuk ke karang taruna di tiga kecamatan itu, tak ada mereka juga diberitahu soal itu,” sesalnya. (dee)
