TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan sesuai pesan Presiden Joko Widodo, bahwa belanja anggaran negara harus fokus dan tidak tersebar kecil-kecil. Belanja untuk layanan publik harus terus ditingkatkan.
“Belanja operasional harus efisien dan fokus pada kegiatan inti,” kata Nurdin usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi. DIPA untuk Kepri tahun 2018 sebesar Rp6,997 triliun. Penyerahan dilakukan, Rabu (6/12) di Istana Bogor, Kota Bogor.
Adapun rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tersebut, masing-masing untuk Pemprov Kepri sebesar Rp2,020 triliun, Kabupaten Natuna Rp657 miliar, Kepulauan Anambas Rp606 miliar, Karimun Rp791miliar, Batam Rp934 miliar, Tanjungpinag Rp611 miliar, Lingga Rp671 miliar dan Bintan Rp702 miliar.
Mengutip sambutan Presiden, Nurdin Basirun mengatakan jika seluruh Pemda diminta untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran serta tidak mengulangi kesalahan di tahun sebelumnya. DIPA APBN 2018 ini diserahkan Presiden Joko Widodo kepada semua kementerian/lembaga dan gubernur se Indonesia.
“Presiden berpesan agar tahun 2018 penyerapan anggarannya harus lebih baik lagi. Harus kita jaga bersama-sama, baik dari sisi perencanaan, baik dari penganggaran, maupun nantinya dalam implementasi pelaksanaannya,” kata Nurdin.
Gubernur sendiri pada perencanaan anggaran 2018 terlihat sangat intensif sejak perencanaan. Sejumlah OPD dipanggil satu persatu untuk dibedah anggarannya. Hal ini agar pemanfaatan tepat sasaran dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Gubernur melanjutkan jika presiden meminta, perbaikan kualitas harus dijalankan oleh semua kementerian/lembaga dan daerah dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu, agar tidak terulang lagi kesalahan pernah terjadi.
Untuk anggaran tahun 2018, beberapa fokus kegiatan juga menjadi prioritas Gubernur. Selain infrastruktur, juga investasi pengembangan sumberdaya manusia. Karena Gubernur ingin masyarakat mendapat layanan pendidikan dan kesehatan juga bergerak pereknomiannya dengan pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur menjadi suatu keharusan untuk memicu dan memacu pergerakan ekonomi masyarakat,” kata Nurdin.
Berdasarkan data bahwa belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan non kementerian/lembaga senilai Rp 607,1 triliun. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Dalam kesempatan tersebut, kata Nurdin, Presiden berpesan agar daerah terus mewujudkan iklim investasi yang kondusif. Lompatan perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha agar dipertahankan agar ekonomi tetap tumbuh.
Soal nyaman dan amannya Kepri selalu disampaikan Nurdin dalam banyak kesempatan. Apalagi aparatan keamanan TNI dan Polri di Kepri berkomitmen untuk mewujudkan daerah ini tetap kondusif. Karena kondisi itu memberi pengaruh besar pada investasi dan pariwisata.
“Mari kita terus menjaga daerah ini aman dan nyaman. Terus bersama membuat Kepri semakin maju,” kata Nurdin.(red/humas pemprov kepri)
