Dianggap Lecehkan BP3KR, GM Melayu Desak Plt Gubernur Beri Sanksi Setwan

example banner

Suasana pelantikan anggota DPRD Kepri periode 2019-2024-f/istimewa-kiriman warga

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Kepri dianggap telah melecehkan, dan merendahkan Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LSM Generasi Muda Melayu, Joni Sandra, Rabu (11/9/2019).

Tudingan itu merupakan buntut dari perlakuan Setwan DPRD Kepri yang dalam rapat paripurna istimewa, Senin (9/9/2019), telah menempatkan Ketua BP3KR Huzrin Hood di deretan paling belakang.

Menurutnya, hal tersebut sangat tidak pantas. Mengingat, Huzrin Hood merupakan salah satu pejuang, sekaligus tokoh sentral pembentukkan Provinsi Kepri.

Selain itu BP3KR juga merupakan pondasi awal terbentuknya Provinsi Kepri. Sehingga wajar, bila mantan Bupati Kabupaten Kepri itu ditempatkan di barisan terdepan bersama unsur FKPD.

“Atas kejadian itu setwan dan jajarannya hendaknya diberikan peringatan. Terlepas hal itu karena unsur kelalaian atau memang disengaja. Tapi kami menilai, mereka tak paham adab menyambut tamu, ingat ini bumi Melayu ada tata kramanya,” katanya.

Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Utamanya dari Pemerintah Provinsi Kepri. Sebab kata dia, konteks utama dalam permasalahan ini bukan semata soal teknis penempatan posisi tempat duduk. Namun kata dia, ada agenda lain yang tujuannya tak lain untuk melupakan keberadaan BP3KR.

“(Karena) kalau melihat dan mendengar kronologis di lapangan, kursi BP3KR tidak disediakan sama sekali oleh panitia. Ini jelas ada unsur kesengajaannya. Bisa jadi konsepnya memang untuk melupakan dan sekaligus melecehkan BP3KR,” tukasnya.

Pihaknya pun berharap, persoalan ini menjadi atensi Plt Gubernur Kepri Isdianto. Sehingga dapat terungkap dengan jelas masalah tersebut. Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Jika memang ada unsur kesejangaan dan kelalaian, maka layak kiranya jika Plt Gubernur memberikan sanksi baik kepada panitia acara di setwan,” pungkasnya.

Kabag Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kepri Benito Masnura secara tegas membantah, bila pihaknya tidak menghargai nama besar BP3KR.

“Tidak seperti itulah,” ujarnya, Selasa (10/9/2019) kemarin.

Menurutnya, pada paripurna tersebut bukan hanya BP3KR saja yang posisi tempat duduknya tidak ditempat biasanya. Namun, seluruh pejabat eselon II Pemprov Kepri pun terpaksa harus dialihkan ke tempat lain. Kondisi itu disebabkan karena terbatasnya tempat di ruang sidang utama tempat paripurna itu berlangsung.

Ketika itu, ia berjanji pada momentum HUT Provinsi Kepri di akhir September ini kondisi itu tak akan terulang. Bahkan, pihaknya sudah berencana akan menempatkan Ketua BP3KR di tempat duduk terbaik.

“Kebetulan ini kan momen pelantikan dewan, nanti pada saat HUT Kepri beliau diberi tempat di depan,” ucapnya mengakhiri. (kar/fik)

author

Author: 

Tinggalkan Balasan