BP3KR Kritik Pemprov: Setelah 20 Tahun Berjalan Masih Biasa

example banner

Ketum Yayasan BP3KR, Huzrin Hood menyampaikan keterangan pers disela momentum peringatan dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, Rabu (15/5/2019)-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), menyoroti kinerja Pemprov Kepri yang belum maksimal, dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

“Setelah dua dasawarsa berjalannya pemerintahan ini, timbul pertanyaan kita. Kok berjalan masih biasa saja?. Kehidupan masyarakat masih jauh dari kata sejahtera,” kata Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood, dalam momentum peringatan dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 15 Mei 1999-15 Mei 2019 di Asrama Haji, Kota Tanjungpinang, Rabu (15/5/2019) petang.

Menurutnya, selama hampir 20 tahun perjuangan pembentukkan Provinsi Kepri, tingkat pengangguran di Kepri masih tergolong cukup tinggi.

“Pelayanan pendidikan dan kesehatan juga masih kurang dirasakan masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, di bidang pembangunan infrastruktur yang dilakukan, juga belum merata di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

“Bisa dilihat pembangunan di Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Batam, Bintan dan Karimun,” tuturnya.

Hal tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar. Pemprov Kepri kata dia, wajib membeberkan kendala yang menyebabkan belum meratanya pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kepri.

“Maka dengan momentum pada peringatan dua dasawarsa ini, kami atas nama para tokoh pejuang yang berhimpun dalam Yayasan BP3KR, mempertanyakan kepada Pemprov Kepri,” tegas Bupati Kepulauan Riau Periode 2001-2003 ini.

Selain itu Mantan Ketua DPRD Kepulauan Riau ini juga menyatakan, di momentum dua dasawarsa perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, seluruh tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri telah sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kepri.

Rekomendasi itu di antaranya, meminta kepada Gubernur dan jajarannya beserta anggota DPRD Kepri, untuk lebih memprioritaskan anggaran pembangunan dalam APBD yang transparan dan akuntabel.

Pemprov Kepri juga diharapkan, untuk tidak terlalu boros dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan tidak melulu mengutamakan pengembangan kawasan KEK dan FTZ.

“Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang menjadi cita-cita para pejuang pembentukan Provinsi Kepri ini. Untuk itu kiranya semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan ini dengan serius dan sungguh-sungguh,” harapnya.(kar)

author

Author: 

Tinggalkan Balasan