TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang memfasilitasi sosialisasi, Sistem Manajemen Kelurahan Prioritas Utama atau Simkelprima, di ruang Rapat Utama Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Rabu (20/6/2019).
Plt Kepala Bappelitbang Ruli Friadi berharap, sistem yang dikembangkan oleh Sinergi Multi Performa bersama Komunitas OpenSID dapat mendukung terwujudnya Smart City di Kota Tanjungpinang.
Ruli telah melihat secara langsung bagaimana perusahaan di bawah komando DR Adji Suradji Muhammad ini, telah berhasil melakukan instalasi di 36 desa se-Kabupaten Bintan.
“Dengan keberhasilan ini, tentunya akan diikuti dengan keberhasilan lainnya khususnya di seluruh Kelurahan di Kota Tanjungpinang. Saat ini di Tanjungpinang baru 2 Kelurahan yaitu Batu IX dan Kampung Bulang,” ujarnya.
Ia juga menginginkan, agar sistem informasi ini ke depan, dapat dikembangkan dan terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang sudah ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Dengan integrasi sistem ini maka diharapkan masyarakat Kota Tanjungpinang akan semakin mudah mengakses informasi. Digitalisasi informasi saat ini tidak bisa kita hindari,” lanjut Rully disela-sela sosialisasi.
Salah satu tim ahli SM-Performa Gusrizal, M.Sc menjelaskan bahwa, Simkelprima tidak hanya menyajikan informasi kepada masyarakat luas, tetapi juga menyimpan data kependudukan.
Pasalnya, Simkelprima dapat memberikan layanan dasar secara online kepada masyarakat. Sedangkan yang menjadi basis data layanan adalah data kependudukan itu sendiri.
“Dengan demikian maka, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan mandiri diharuskan data kependudukanya sudah terinput dalam sistem,” jelasnya
Layanan mandiri ini nantinya akan dapat menekan biaya operasional masyarakat saat mengurus surat menyurat hingga 50 persen.
Ke depan layanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, dapat dilakukan hanya dari rumah tanpa harus pergi ke Kantor Lurah.
Keunggulan lain dari simkelprima ini adalah, bahwa data-data kependudukan yang ada di Kelurahan dapat dimonitor oleh Kecamatan dan Dinas atau Pemerintah Kota (Pemko).
Dengan demikian Pemko akan memiliki basis data dalam menyusun dan memformulasikan kebijakan yang akan dibuat. (arp/sm-performa)
