Banggar DPRD: Gara-gara Birokrasi di Pemprov, Honorer Tak Gajian
TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (25/2/2019) rapat mengenai beberapa persoalan, terutama mengenai realisasi anggaran.
“Kami meminta agar pemprov segera untuk membayarkan gaji pegawai non ASN. Kasihan mereka, sudah bekerja 2 bulan tapi belum gajian,” ungkap Anggota Banggar DPRD Kepri, Iskandarsyah kepada hariankepri.com.
Ia menegaskan, dalam rapat tersebut DPRD Kepri meminta agar tim TAPD Pemprov Kepri, agar segera menyelesaikan proses administrasi SK. Baik itu SK penerimaan pegawai non ASN, serta SK-SK teknis di masing-masing OPD dalam rangka pencairan anggaran.
“Masih banyak OPD yang SK PPTK maupun yang sejenis lainnya masih belum rampung dari Biro Hukum, dan ini ikut menghambat eksekusi anggaran di tiap OPD,” ujarnya.
Politisi PKS ini meminta, jangan sampai hanya karena urusan birokrasi, pegawai honorer yang menggantungkan hidupnya dari gaji, malah belum dibayarkan oleh pemprov.
“Dalam rapat, sekdaprov berjanji akan segera membayarkan gaji para honorer pemprov itu,” imbuhnya.
Seperti diketahui bersama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah membagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), tepat akhir Desember 2018 lalu.
Namun, hingga saat ini belum semua OPD dapat merealisasikan anggaran, baik rutin maupun nonrutin akibat belum semua OPD menerima SK-SK pelaksana teknis kegiatan.
“Kami belum sama sekali ngajukan pencairan anggaran, baik buat honor-honor, bayar rutin maupun yang lainnya, karena SK belum terima,” ungkap bendahara di salah satu OPD kepada hariankepri.com. (fik)
