TANJUNGPINANG (HAKA) – Ada pemandangan menarik saat Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pemeritah (LPP) Terhadap APBD 2016, Senin (21/8). Selain tidak dihadiri 14 anggota DPRD, selama rapat berlangsung sebanyak 12 anggota DPRD Provinsi Kepri “cabut” dari ruang sidang.
Pasalnya, menurut salah seorang anggota DPRD Provinsi Kepri yang terlihat cabut pada waktu itu menyebutkan jika rapat paripurna tersebut terlalu lama.
“Terlalu panjang dia baca, seharusnya langsung saja ke pointnya,” ujar Ruslan anggota DPRD Provinsi Kepri yang keluar dari ruang sidang pada waktu itu.
Memang, sepanjang pantauan rapat tersebut berjalan cukup lama. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak tersebut dimulai sejak pukul 14.00 dan baru berakhir pada pukul 16.30.
Selama rapat berlangsung, terlihat para wakil rakyat tersebut menunjukkan raut wajah bosan karena Ketua Pansus LPP Terhadap APBD 2016 Asmin Patros dan Sekretaris Pansus Onward Siahaan terlalu panjang dalam membacakan laporan akhir pansus.
Sementara dalam laporannya, Ketua Pansus LPP Terhadap APBD 2016, Asmin Patros merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Kepri ke depannya jangan terlalu bergantung kepada dana transfer dari pusat.
“Dispenda Kepri harus bekerja lebih optimal dalam mengelola pajak dan mencari sumber-sumber pendapatan baru,” tuturnya.
Selain itu, pansus juga mengharapkan agar Pemprov Kepri dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.
“Diharapkan agar Gubernur dapat mempertahankan predikat WTP dengan menempatkan SDM yang berkompeten dalam bidang keuangan,” ujarnya.
Selain itu, Gubenur Provinsi Kepri juga diminta untuk membentuk tim khusus untuk melakukan pengurusan aset dan legalitas aset milik kabupaten/kota yang dialihkan ke Provinsi Kepri pasca diberlakukannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam tanggapannya, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyampaikan, ke depan Pemprov Kepri tidak akan terlalu bergantung kepada dana tranfer pusat. Pemprov Kepri kata dia, akan mengoptimalkan sektor pajak peningkatan PAD Kepri.
“Kita juga akan menggali PAD dari sektor lain seperti dari bidang kemaritiman,” tuturnya.
Sedangkan, untuk persoalan pengalihan aset Pemprov Kepri kata dia akan segera menggesa penyelesaian pengalihan aset tersebut.(kar)
