TANJUNGPINANG (HAKA) – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada APBD P tahun 2018 diprediksi mengalami defisit. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri Hotman Hutapea.
Ia menyampaikan, defisit keuangan yang dialami Pemprov Kepri pada APBD-P ini diperkirakan sekitar Rp 350 miliar.
“Kami minta mereka (pemprov, red) membuat opsi-opsi, supaya semua bisa teratasi,” ujarnya, Jumat (6/7/2018).
Lebih lanjut politikus Partai Demokrat itu mengatakan, saat ini tim Badan Anggaran (Banggar) masih intens membahas hal ini bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Restribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri.
Namun, pihaknya merasa yakin jika angka defisit Rp 350 miliar itu akan terjadi. Bahkan, jika pembahasan tersebut rampung, ia memprediksi defisit anggaran yang dialami Pemprov Kepri bisa lebih dari Rp 350 miliar.
Hotman menyebut, dengan kondisi itu secara otomatis akan mempengaruhi program-program strategis Gubernur Nurdin yang telah dicanangkan selama ini.
Pihaknya pun berharap, Pemprov Kepri dapat segera mencari solusi untuk mengatasi hal ini. Salah satu caranya kata dia dengan menunda bebeberapa program yang telah disusun di APBD murni.
“Atau bisa juga, dengan mengurangi biaya operasional OPD, kita semua siap membahas ini, untuk kita cari solusinya,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Kepri, Naharudin menyebut, sampai saat ini Pemprov Kepri masih intens membahas draf anggaran untuk APBD P tahun 2018.
Namun, saat disinggung soal proyeksi pemasukan di APBD P tahun 2018 ini. Nahar enggan untuk membeberkannya.
“Kalau itu belum bisa saya sebutkan sekarang,” ujarnya singkat.(kar)
