JAKARTA-Penandatanganan 92 kontrak pengadaan barang dan jasa unit organisasi oleh Markas Besar (Mabes) TNI dengan total anggaran Rp 1.410.354.303.300 dilaksanakan Kamis (23/2/2017).
Dengan kontrak pengadaan serupa di tiga matra TNI yang sudah ditandatangani lebih dulu, tidak kurang Rp 7.050.746.109.847 digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan TNI.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan, penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa unit organisasi yang dilaksanakan kemarin merupakan bukti komitmen TNI mendukung kebijakan pemerintah.
Didit menuturkan, penandatanganan kontrak tersebut sudah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.
”Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” jelasnya.
Didit berharap besar, penandatanganan kontrak itu mempercepat progres serapan anggaran oleh TNI tahun ini.
Sebelum Mabes TNI menandatangani kontrak tersebut, tiga matra TNI sudah melakukannya.
Secara lebih rinci dia mengungkapkan, jumlah kontrak yang ditandatangani oleh TNI AD lebih sedikit ketimbang dua matra lain.
Namun demikian, anggaran paling besar untuk TNI AL dengan nilai Rp 2.226.691.420.850.
Sisanya untuk TNI AD, TNI AU, dan Mabes TNI. “Setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang dan jasa unit organisasi Mabes TNI dan (tiga) angkatan diharapkan mempercepat daya serap anggaran TNI tahun 2017 dan dapat menghindari terjadinya lintas tahun,” terang Didit.
Perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1984 itu pun menekankan, Presiden Joko Widodo sudah memberi instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerja.
Termasuk di antaranya TNI. Tujuannya tidak lain agar pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih baik ketimbang tahun lalu.
Salah satu indikator peningkatkan kinerja adalah serapan anggaran baik.
Menurut Didit butuh langkah nyata guna memaksimalkan serapan anggaran.
Misalnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa. (jpnn.com)
