LINGGA (HAKA)- Pemkab Lingga disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar menerapkan sistem e-Goverment. Untuk menjamin Lingga bebas korupsi yang dicita-citakan Bupati Alias Wello.
Saran itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan dalam acara dengan Pemkab Lingga di aula Hotel PIH Batam Center, Rabu (8/2/2017).
Tak cuma mau Lingga bebas korupsi, Alias Wello juga mau KPK mendampingi Pemkab dalam setiap pelaksanaan penggunaan anggaran.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Basaria Panjaitan, kaget dengan permintaan itu. Namun, dia tetap mengapresiasi Alias Wello. Dia juga akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang Alias Wello itu.
Dalam kesempatan itu, Basaria, mengungkapkan KPK di tahun 2016 lalu, kata dia, KPK memang melakukan pendampingan di beberapa daerah. Seperti, Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara.
Tiga provinsi ini menjadi fokus KPK karena telah banyak gubernurnya terjerat permasalahan korupsi. Selain itu, ada tiga provinsi lain yang juga mendapat pendampingan KPK seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh.
Tiga provinsi ini didampingi karena mendapat program otonomi khusus, dimana anggaran yang di kelola berjumlah triliunan.
* Tahun Ini KPK Awasi Kepri
“Ada juga 3 daerah lain yang memang meminta untuk didampingi. Kepri tahun kemarin tidak masuk, tapi tahun ini akan kita pilih. Sifatnya tidak seperti buka cabang. Tapi ada orang-orang yang kami tempatkan di sana,” ungkapnya.
Mengenai penerapan e-Goverment, salah satu cara yang dilakukan KPK yakni dengan memberi pelatihan khusus di beberapa daerah. Tentunya yang menurut penilaian sudah relatif baik dalam menerapkan sistem tersebut.
“Kalau contoh kotanya, itu di Surabaya. Mereka dinilai relatif baik. Kalau tingkat kabupatennya, itu sepeti di Bogor atau Badung Provinsi Bali,” tuturnya.
Beberapa kota tersebut, dijelaskan Basaria, telah memakai sistem elektronik pemerintahan. Mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan, hingga penganggarannya dipaparkan secara transparan menggunakan sistem tersebut.
Pola seperti ini, menurutnya, sangat mendukung terciptanya pemerintahaan yang bersih dari tindakan korupsi. Hanya saja, tidak semua daerah mau menerapkannya.
“Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkan ini. Programnya itu mereka buat simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan singkatnya saat kegiatan tersebut menyampaikan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi.
Karena alasan tersebut, Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.
“Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerimrahan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan,” tutur Alias Wello.
Mantan Ketua DPRD Lingga tersebut berkomitmen, kabupaten yang ia pimpin hingga akhir periode tahun 2021 itu harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi. (red/humas pemkab)
